Pemekaran Cianjur Kidul Tunggu Moratorium Dicabut

0
178

CIANJUR, patas.id – Puluhan perwakilan warga Cianjur selatan melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Cianjur untuk menindaklanjuti upaya pemekaran Cianjur selatan di Ruang Badan Anggaran Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (21 November 2017)

Dalam audiensi tersebut, turut dihadirkan pejabat dari Setda Kabupaten Cianjur dan instansi lainnya yang bakal menindaklanjuti pemekaran tersebut.

Ketua Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul, Tonton Sukarsa, mengatakan, audiensi dengan Dewan merupakan upaya untuk memproses pemekaran Cianjur, sehingga bisa siap ketika moratorium sudah dicabut.

“Jadi ini hanya proses persiapan, makanya kami lakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dan dewan,” ucap dia saat ditemui usai audiensi, Selasa (21 November 2017).

Menurutnya, berdasarkan hasil komunikasi dengan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, beberapa hari lalu, mereka mendapatkan respon positif dan mendukung adanya pemekaran untuk mempercepat proses pembangunan dan layanan publik. Bupati, lanjut dia, menyerahkan kepada Dewan untuk membahas pemekaran.

“Dari hasil audiensi, Dewan pun sudah mendukung dan bakal mengeluarkan rekomendasi kepada eksekutif sehingga bisa segera membentuk tim kajian pemekaran,” katanya.

Tonton mengatakan, nantinya ada 14 kecamatan yang masuk dalam Daerah Otonomi Baru (DOB) Cianjur selatan. “Kalau sudah maju ke proses selanjutnya, nanti dikaji di titik mana yang dijadikan pusat pemerintahan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, meski ada moratorium tentang pemekaran, proses menuju pemekaran tetap dapat dilalui. Dengan begitu, ketika moratorium telah dicabut, segala tahapan serta persyaratan sudah dipenuhi dan bisa segera dimekarkan.

“Moratorium itu kan awalnya karena banyak yang tidak siap, sementara Cianjur ini sudah siap. Tapi kami akan jalani prosesnya sehingga ketika dicabut, semuanya sudah aman dan segera dilakukan pemekaran,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi, mengatakan, dewan sudah melaksanakan kerjanya dengan menerima aspirasi untuk pemekaran dan bakal mengeluarkan rekomendasi kepada eksekutif supaya dibentuk pansus atau tim kajian. 

“Sebenarnya kajian itu sudah dikeluarkan dan diterima oleh PMCK, bisa ditanyakan nanti hasilnya apa saja. Kami hanya mendorong untuk membuat tim kajian lagi untuk memproses setiap tahapan menuju pemekaran nantinya,” kata dia.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut diambil agar semuanya tuntas dan tertib, selain itu pemekarannya bisa sangat matang. Yadi juga berpendapat bahwa adanya moratorium pun bukan menghambat namun mencoba meminimalisir pemekaran yang hanya berdasarkan emosional.

“Makanya untuk menunjukan keseriusan itu, kesampingkan moratorium sebagai perbedaan dan fokus pada setiap tahapan yang ada. Matangkan setiap prosesnya, supaya ketika sudah waktunya bisa segera dilaksanakan pemekaran. Kita jangan lagi berbicara sisi politis tapi teknis untuk percepatan pemekaran,” kata dia.

Yadi menambahkan, setelah dikeluarkan rekomendasi, pihaknya mendorong agar tim dari eksekutif segera melakukan komunikasi dengan perwakilan dari masyarakat Cianjur selatan. “Sudah disegerakan untuk komunikasi,” ucapnya. (isl)

Comments

comments