Pakar IT Memastikan Ada Unsur SARA dalam Kasus Saracen

0
85

CIANJUR, patas.id  – Dua orang pakar di bidang IT dan bahasa dihadirkan dalam sidang keempat kasus ujaran kebencian atau kasus Saracen dengant terdakwa Sri Rahayu di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Cianjur, Senin (6 November 2017). Dalam sidang yang berlangsung selama lebih kurang tiga jam tersebut, para pakar yang didatangkan jaksa penuntut umum secara garis besar menyatakan bahwa postingan terdakwa mengandung unsur kebencian.
Salah satunya yang diungkapkan oleh saksi ahli bidang bahasa, Asisda Wahyu. Menurutnya, dari beberapa postingan Sri Rahayu yang diberikan dan dikaji olehnya, ada beberapa postingan yang dianggap mengandung unsur SARA dan ujaran kebencian. 

“Contohnya postingan ‘anehnya orang Sulawesi’, ada yang tercantum jika mereka menjadi budak China. Itu saya nilai mengandung unsur SARA dan ujaran kebencian,” kata dia saat penyampaian kesaksian kepada majelis hakim, Senin (6 November 2017).

Namun, postingan lainnya yang berkaitan dengan hebatnya orang Batak, dianggap tidak mengandung unsur SARA dan ujaran kebencian, pasalnya dianggap sebatas ungkapan dan curahan hati.

“Untuk yang satu itu tidak, tapi yang dua lainnya dari tiga postingan yang dikaji memang mengandung unsur SARA dan ujaran kebencian,” tutur orang yang sudah menjadi saksi ahli bidang bahasa sejak 2012 tersebut.

Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa, Inu Jajuli, mengatakan, saksi dan tim ahli yang dihadirkan harus kembali belajar membedakan antara kandungan free speech, SARA dan ujaran kebencian. Selain itu, mereka juga diniliai harus mempelajari konteks kasus hukum yang didakwakan pada Sri Rahayu.

Menurutnya, pihak kepolisian dan saksi ahli tidak menggunakan pedoman yang merujuk pada pengertian free speech, SARA dan ujaran kebencian. Oleh karenanya, Inu menilai apa yang disampaikan ahli dalam persidangan tersebut tidak jelas.

“Yang digunakan itu terkait isu SARA untuk kasus ujaran kebencian, padahal keduanya beda. Ujaran kebencian itu dalam kontek dan teksnya digunakan untuk memicu konflik. Seharusnya seorang ahli bahasa tahu, mana level postingan terdakwa ini membahayakan dan membedakan antaran free speech dan hate speech. Jadi bisa disimpulkan kalau pedoman mereka tidak jelas,” kata dia saat ditemui usai sidang.

Dia pun mendorong pemerintah dan Komnas HAM untuk mengeluarkan buku pedoman yang membedakan, khususnya terkait free speech dan hate speech, supaya kepolisian dan pengananan kasus bisa dilakukan tanpa bias.

“Persoalannya hari ini sejumlah kasus nuansa SARA tidak memakai kedua pedoman itu. Seperti yang dialami oleh Sri Rahayu. Ini bias, free speech dimasukkan dalam kasus hate speech. Kalau hate speech itu dengan tegas ada ungkapan usir atau bunuh suku, ras, agama, dan antar golongan tertentu,” tuturnya.

Sementara itu, dalam sidang sebelumnya, dengan agenda penyampaian keterangan saksi dari Mabes Polri, kuasa hukum lainnya, Nadia Wikerahmawati, menjelaskan bahwa dari sejumlah jawaban yang dilontarkan oleh saksi terhadap pertanyaan hakim, tim kuasa hukum terdakwa menilai saksi tidak paham dan mengerti dengan kasus yang menjerat terdakwa.

“Dari sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, di antaranya tentang beberapa postingan yang dilakukan oleh klien kami di akun Facebook-nya, dan kewenangan penyidik, kami nilai saksi tidak paham dan kompeten dengan penanganan kasus ini,” kata dia kepada wartawan. (isl)

Comments

comments