Seribuan TKW di Luar Negeri Terancam Kehilangan Hak Pilih pada Pilgub Jabar

0
77

​CIANJUR, patas.id – Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Anggy Shofia Wardhani, mengatakan, sekitar seribu tenaga kerja wanita (TKW) yang berada di luar negeri terpaksa tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara pada pemilihan kepala daerah di Cianjur beberapa waktu lalu. Hal tersebut bisa juga terjadi pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun depan. Pasalnya setelah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk pemilihan kepala daerah yang sifatnya lokal belum ada panitia penyelenggara yang berada di luar negeri.

“Kalau untuk pemilihan legislatif mungkin ada panitia penyelenggara yang berada di luar negeri karena bersifat nasional, tapi untuk pemilihan kepala daerah yang sifatnya lokal seperti pemilihan bupati dan pemilihan gubernur tak ada panitia di luar negeri, mungkin para TKW belum akan dimasukan ke dalam daftar pemilih,” ujar Anggy, saat sosialisasi Panwaslu di hotel Sanggabuana, Pacet, Senin (30 Oktober 2017).

Anggy mengatakan bahwa data sekitar seribu TKW asal Cianjur didapat setelah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Menurutnya, ia pertama kali mendapat angka sekitar 3 ribu TKW asal Cianjur yang berada di luar negeri. Namun setelah dilakukan pendataan dan verifikasi ulang datanya menyusut hanya sekitar seribu orang.

“Kalau mereka pulang sebelum pelaksanaan pemilihan gubernur mungkin saat ini bisa langsung dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara. Tapi kalau pulangnya setelah ditetapkan daftar pemilih tetap mereka bisa menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan KTP elektronik mereka, nanti aturannya seperti apa kami masih menunggu DP4 dari Kemendagri,” kata Anggy.

Anggy mengatakan kemungkinan DP4 yang diterima jumlahnya tak akan jauh dari daftar pemilih tetap pemilihan bupati beberapa waktu lalu sekitar 1,7 juta orang untuk Kabupaten Cianjur. Setelah didapat DP4, kata Anggy, kemungkinan KPU Kabupaten Cianjur akan menyusun DPS dan DPT pada akhir November. “Mungkin ada penambahan karena ada yang baru memiliki hak pilih setelah usianya 17 tahun pada bulan November, semua masih menunggu,” katanya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur mengatakan, pihaknya saat ini sudah melakukan kegiatan pengawasan terkait pelaporan partai peserta pemilu ke KPU.

“Saat ini intinya menjalin kerja sama dengan semua stake holder karena pengawasan sudah mulai. Kami juga kerja sama dengan pihak kecamatan, kepala seksi, dan bendahara. Agenda mendatang kami akan membentuk panitia pengawas lapangan,” katanya. (daz)

Comments

comments