Laporkan Jika Ada PPK yang Terlibat Parpol

0
146

CIANJUR, patas.id – KPU Kabupaten Cianjur mendorong semua pihak untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada anggota PPK yang terlibat atau masuk dalam partai politik. Pasalnya, PPK harus bersih dari urusan politik supaya bekerja secara profesional.
Komisioner Bidang Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, ‎mengatakan, selama proses seleksi PPK ada dua calon yang didiskualifikasi lantaran terbukti sebagai pengurus di salah satu partai politik dan terlibat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

“Kami dapat informasi dan diteruskan dengan penelusuran. Kemudian setelah dikonfirmasi, calon PPK tersebut mengakui, sehingga langsung didiskualifikasi,” kata dia saat ditemui di sela pelantikan PPK di salah satu hotel, Minggu (29 Oktober 2017).

Sama halnya dengan saat tahap seleksi mereka yang sudah menjadi PPK pun bakal terus dipantau, ketika masuk laporan dan terbukti aktif dalam partai politik atau pernah jadi pengurus parpol dalam kurun waktu lima tahun ke belakang akan langsung diganti.

“PPK yang hari ini dilantik kalau nanti terbukti melanggar ketentuan, pasti diganti dengan daftar calon yang tidak lolos. Pelapor bisa dari semua pihak, asalkan ada bukti yang kuat, apalagi kalau ada SK di parpolnya,” ucap dia.

Dia menuturkan, ada 160 PPK yang dilantik‎ pada 29 Oktober 2019. Mereka semua telah melalui tahapan seleksi, sebab penilaiannya lebih baik dibandingkan peserta yang gugur saat tes tulis serta wawancara.

Hilman mengaku belum bisa memastikan apakah masih ada atau tidaknya, anggota PPK yang terlibat dan aktif di parpol dalam kurun waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, dia mengharapkan keterlibatan semua pihak untuk melaporkan jika mengetahui ada PPK yang menyalahi ketentuan.

“Kami sangat mengharapkan adanya laporan dan partisipasi semua pihak. Kamipun tidak ingin ada yang salah dalam PPK. Namun kami perlu adanya bukti dan laporan yang akurat,” tuturnya.

Di sisi lain, Hilman menambahkan, para PPK yang terpilih akan segera melakukan tugas selanjutnya untuk menetukan struktur organisasi di masing-masing kecamatan. Pihaknya tidak akan mengintervensi pemilihan struktur.

“Setiap kecamatan ada lima orang, mereka yang menentukan sendiri strukturnya. Jika sudah, akan ada proses selanjutnya dan menghadapi pembentukan PPS di setiap desa,” tuturnya. (isl)

Comments

comments