Ricuh, Pembongkaran Kios Sepanjang Jalur Cianjur-Puncak

0
123

CIANJUR, patas.id – Upaya penertiban pedagang  yang dilakukan petugas gabungan dari Satpol PP Kabupaten Cianjur, Polres Cianjur, TNI, dan Damkar Cianjur di sepanjang ruas jalan utama Cianjur hingga Ciloto, Puncak, berakhir ricuh, Rabu (11 Oktober 2017).

Kericuhan terjadi setelah para pedagang yang sudah puluhan tahun mengais rezeki dengan membuka kios kopi dan rokok di wilayah itu menolak untuk dilakukan penertiban oleh petugas gabungan.

Aksi penolakan para pedagang itu dengan melakukan pembakaran sejumlah material kayu dari bongkaran kios mereka yang dilakukan di tengah jalan hingga menyebabkan kemacetan di ruas Jalan Raya Ciloto-Pucak.

Adang (36 tahun), seorang  pedagang, mengaku, kecewa dengan kebijakan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap ratusan kios yang ada di sepanjang jalan utama tersebut.

Sebab, kata pria yang akrab disapa Fals itu, penertiban yang dilakukan tanpa memberikan solusi bagi para pedagang untuk kembali mengais rezeki.

“Jelas kami kecewa dan menolak. Karena, pemerintah dengan seenaknya menertibkan, tanpa mereka pikirkan nasib kami yang sehari-hari mengais rezeki untuk biaya hidup keluarga kami,” kata Fals, saat ditemui wartawan, di sela-sela pembongkaran.

Menurutnya, seharusnya Pemkab Cianjur dapat memberikan solusi bijak, misalnya dengan merelokasi para pedagang ke lokasi yang memang dijadikan peruntukkannya untuk kembali berdagang.

“Ini tidak, mereka main bongkar saja. Sementara, kami harus memikirkan nasib kami selanjutnya. Pemkab Cianjur sudah sangat arogan, mereka tidak sayang kepada warganya. Harusnya, pemerintah melindungi warganya bukan justru membuat kami terlantar,” ucap bapak dengan empat orang anak itu.

Sementara itu, Uus Hendra (42 tahun), warga Kampung Cijedil RT 02/RW 01, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, mengaku bingung dengan rencana Satpol PP menertibkan puluhan pedagang yang ada di sepanjang ruas jalan tersebut.

Sebab, kata Uus, petugas penegak Peraturan Daerah (Perda) itu memberikan tenggang waktu hingga Selasa (10 Oktober 2017) atau berbarengan dengan dikeluarkannya surat peringatan ketiga oleh Satpol PP Cianjur.

“Kami tak tahu harus pindah berdagang kemana, jika warung yang kami tempati untuk mencari rezeki selama hampir delapan tahun ini harus ditertibkan,” kata Uus.

Uus yang sehari-hari menjual kopi dan rokok serta mie rebus itu, menyebutkan, ia dan puluhan pedagang lainnya kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh Pemkab Cianjur, tanpa memikirkan tempat relokasi bagi mereka.

“Seharusnya, pemerintah bukan hanya bisa menertibkan tetapi juga memberikan solusi dengan menyediakan tempat relokasi yang layak bagi kami untuk melanjutkan mencari nafkah bagi keluarga,” ucapnya.

Hal senada dikatakan oleh pedagang lainnya, Noneng (52 tahun), ia menyebut bahwa sudah berdagang sekitar sembilan tahun di kawasan Palalangon. Noneng mengatakan bahwa hasil berdagangnya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai ketiga anaknya.

Kepala Bagian Humas Pemkab Cianjur Pratama Nugraha mengatakan, pada dasarnya bangunan milik para pedagang telah menyalahi aturan, karena berdiri di lahan yang bukan peruntukkannya. Terlebih, lokasi tersebut termasuk ke dalam jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Oleh karena itu, kios pun perlu dibongkar salah satunya untuk mencegah kerusakan saluran air dan merusak jalan. Apalagi, pembongkaran tersebut merupakan instruksi dari Kementerian PUPR, yang memuat perintah agar pemerintah daerah menertibkan bangunan yang berada di saluran air dan bahu jalan. Dengan kata lain, seluruh kios tersebut tergolong sebagai bangunan liar.

”Berdasarkan kebijakan pemkab, karena kios-kios itu bukan bangunan resmi maka tidak ada relokasi. Dan pedagang juga dinilai sadar akan hal itu, makanya tidak banyak tuntutan relokasi sampai sejauh ini,” kata Pratama.

Ia mengaku, hingga saat ini Pemkab Cianjur belum memiliki kebijakan lebih lanjut terkait nasib para pedagang. Wacana relokasi sejauh ini pun belum menjadi opsi pemerintah setempat. Pratama mengatakan, pembongkaran dilakukan untuk menjawab instruksi pemerintah pusat yang nantinya berdampak pada pelebaran jalan dari wilayah Bogor.

”Tapi, kami juga tetap memikirkan kelangsungan mata pencaharian mereka. Ke depannya akan ada pembahasan lebih lanjut. Hanya saja, pemerintah belum bisa menentukan titik mana yang nantinya dipilih untuk lokasi berjualan yang baru,” ucapnya.

Hal tersebut, diakui Pratama tidak menjadi persoalan yang diributkan para pedagang. Apalagi, menurut dia pedagang cenderung memahami posisi mereka yang telah menyalahi aturan. Ia juga mengklaim, seluruh tahapan sebelum pembongkaran telah ditempuh oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang keberatan.

Menurut dia, ratusan pedagang yang berada di jalur penertiban pun telah memahami langkah ke depannya. Diperkirakan, mereka akan menyesuaikan diri untuk berjualan di lokasi yang tidak melanggar.

”Mereka sudah memahami zona yang terlarang untuk dijadikan sebagai lokasi berdagang. Jadi, sepertinya mereka juga tidak akan berusaha curi-curi untuk kembali berjualan di lokasi yang sebelumnya,” ujarnya. (wan)

Comments

comments