Perlindungan Anak Hukumnya Wajib

0
104

CIANJUR, patas.id – Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kunaah, menjelaskan, perlindungan anak usia 0-18 hukumnya wajib. Di antaranya dari kejahatan seksual, kekerasan, dan eksploitasi praktek perdagangan manusia (human trafficking).

“Gerakan perlindungan anak sudah dilaksanakan di 34 provinsi. Bagi anak berusia 0 hingga 18 tahun itu hukumnya wajib karena dipayungi UU Perlindungan anak,” kata dia dalam pidato pengantar kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Aula PGRI Kecamatan Sindangbarang, Minggu (8 Oktober 2017).

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, Tb Mulyana Syahrudin, mengatakan, ada tiga permasalahan soal perlindungan anak, yakni tawuran antarpelajar, eksploitasi bayi untuk tujuan komersial, dan pekerja seks komersial di bawah umur.

“Peristiwa tawuran di Cianjur kian memprihatinkan. Lalu, praktek eksploitasi bayi untuk meminta-minta itu benar-benar terjadi. Dan anak si bawah umur jadi PSK juga benar-benar ada,” kata Mulyana.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak, menjelaskan, UU Perlindungan Anak dibentuk sebagai bagian dari upaya negara memberikan perlindungan kepada warganya, khususnya anak-anak. Menurut dia, negara perlu membuat undang-undang untuk melindungi anak karena anak adalah aset bangsa.

“Aset itu sangat penting demi masa depan bangsa ini. Oleh sebab itu, perlu adanya UU Perlindungan Anak,” ujar Deding.

Deding menambahkan, contoh-contoh kekerasan dan kejahatan kepada anak seperti pemerkosaan dan narkoba.

“Korban kekerasan seksual atau pemerkosaan harus dilindungi. Anak-anak yang jadi objek peredaran narkoba juga harus dilindungi,” imbuhnya. (daz)

Comments

comments