Terlalu, Dana PKH Disunat Pendamping 10 Persen!

0
140

CIANJUR, patas.id – Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hergarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur diduga disunat sebesar Rp 100 ribu. Pemotongan yang sudah terjadi beberapa kali tersebut disayangkan oleh penerima manfaat, sebab sempat ada pemaksaan untuk potongannya.

RH (40 tahun), salah seorang penerima manfaat PKH, menuturkan bahwa potongan tersebut dilakukan oleh pendamping terhadap para penerima manfaat pada pencairan belum lama ini. Setiap penerima manfaat yang mendapatkan dana sebesar Rp 1 juta, diminta potongan Rp 100 ribu.

Menurut RH kepada wartawan, Senin (11 September 2017), pendamping yang memotong dana tersebut menuturkan bahwa uang tersebut akan diserahkan pada beberapa orang, di antaranya untuk petugas bank.

“Sewaktu pencairan, ketika sudah diterima langsung diminta Rp 100 ribu. Kalau seikhlasnya kan bisa berapa saja, ini mah dipatok. Katanya juga, saat pencairan banyak yang minta, termasuk dari petugas bank. Waktu pencairan di kantor pos, alasannya juga begitu, katanya untuk petugas di sana, padahal tidak begitu.”

RH mengungkapkan, pemotongan itu juga untuk biaya operasional pendamping yang mengaku sudah mengusahakan pencairan dana yang sempat tertunda beberapa kali. “Katanya sudah diusahakan jadi untuk operasional juga, kalau tidak usahakan tidak akan dapat,” bebernya.

Pemotongan juga tidak hanya sekali dilakukan. Menurut RH, sebelumnya dalam setiap pencairan, juga dilakukan pemotongan sebesar 10 persen dari dana yang didapat.

“Kalau sebelumnya kan tergantung jumlah anak, saya sendiri dapat Rp 450 ribu. Dipotong Rp 45 ribu, sementara yang dapat Rp 600 ribu dipotong Rp 60 ribu.” 

Bahkan, lanjut RH, sempat muncul nama penerima yang sudah dicoret saat pencairan. Namun pihak bank tidak memproses jika yang menanda tangan bukan orangnnya, sehingga penerima yang sudah tidak tinggal di Hegarmanah sampai harus jauh-jauh datang.

“Dipanggil beberapa kali, padahal sudah dicoret. Katanya pencairan terakhir untuk yang sudah dicoret,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan JH (43 tahun), penerima manfaat lainnya. JH mengaku pada pencairan sebelumnya, pungutan dilakukan usai penerima menggunakan uangnya untuk keperluan. Bahkan sampai ada penerima yang harus meminjam uang untuk memberi pemungut tersebut. “Sampai ada yang seperti itu,” keluhnya.

JK menyayangkan adanya potongan atau pungutan tersebut, sebab dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan menjadi berkurang. Dia mengharapkan ada tindakan supaya hal tersebut tidak terus terjadi. Apalagi berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian serupa juga terjadi di sejumlah wilayah di kecamatan lain di kabupaten Cianjur.

“Jelas merugikan. Saya berharap tidak ada lagi pungutan tersebut, kami kan warga tidak mampu, masa harus tetap diminta atas bantuan yang didapat.” 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Sumitra, mengatakan dirinya sudah menginstruksikan dan mengeluarkan edaran untuk tidak meminta pungutan sedikitpun terhadap penerima PKH.

Menurutnya, Dinsos bakal segera memanggil pendamping dimana diduga terjadi pungutan tersebut. “Segera ditindaklanjuti, nanti petugas di tingkat kabupaten yang langsung ke lapangan. Kami tegaskan tidak boleh ada pungutan sedikitpun,” pungkasnya. (isl)

Comments

comments