Ramai-ramai Demo Full Day School

0
192
CIANJUR, patas.id – Ribuan santri dan siswa Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) di Kabupaten Cianjur melakukan longmarch dan protes untuk mendesak pemerintah RI membatalkan kebijakan full day school. Kebijakan itu dianggap mematikan DTA.
Massa berangkat dari Kantor Kemenag Cianjur sekitar pukul 09.00 WIB menuju lapangan parkir Supermall Cianjur, dimana di sana doa bersama serta aksi protes lanjutan digelar beserta para ulama dan pimpinan DTA.
Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Cianjur, Muhammad Toha, mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia merupakan perpaduan antara formal dan nonformal. Keduanya tidak bisa begitu saja dipisahkan.
“Sayangnya dengan fulldayschool ini seolah akan memisahkan antaran pendidikan formal dan nonformal atau pendidikan keagamaan di luar sekolah,” kata dia di sela aksi, Selasa (29 Agustus 2017).
Menurutnya, penidikan keagamaan seperti di pondok pesantren dan diniyah merupakan warisan dari pendahulu bangsa yang berkembang menjadi pola pendidikan modern‎. Oleh karenanya tidak dapat dipisahkan antara keduanya.

“‎Ini amanat dalam undang-undang, antara pendidikan formal dan agama guna mencerdaskan bangsa. Tapi Mendikbud malah memberlakukan pendidikan full day school yang mengancam DTA.”

‎Oleh karena itu, lanjut dia, Komite Cianjur Agamis‎ mendesak pemerintah mengeluarkan Perpres pembatalan kebijakan tersebut, sebab berdampak pada pendidikan agama. Cianjur pun siap memberi solusi penerapan pendidikan karakter yang terintegrasi dengan pendidikan nonformal.
“Ini kan berkaitan dengan tumbuh kembang anak, jangan sampai muncul kejenuhan dan kurangnya partisipasi untuk pendidikan. Kami pun punya solusi untuk menyinkronkan pendidikan formal dan nonformal,” ucapnya.
Toha menambahkan, ‎sampai saat ini belum ada kejelasan terkait pembagian waktu antara pendidikan formal dan nonformal yang dijanjikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Jadi sekarang tetap belum ada kepastian, yang ada malah tetap terancam DTA.”

Toha menegaskan, jika tetap dipaksakan, akan timbul gejolak dari warga, apalagi Cianjur sudah memiliki regulasi tentang diniyah takmiliyah. “Lihat saja kalau dipaksakan, bakal muncul penolakan. Tidak hanya dari Cianjur tapi dari seluruh kota,” ucapnya. (isl)

Comments

comments