11 Toko Swalayan Masuk Black List DPM-PTSP Cianjur

0
290

CIANJUR, patas.id – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Cianjur tidak akan mengeluarkan izin usaha toko swalayan untuk 11 toko swalayan di Cianjur yang telah disidak.

Saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (23 Agustus 2017), Kepala DPM-PTSP Kabupaten Cianjur, Endang Suhendar, mengatakan bahwa sebelas toko swalayan tersebut diketahui tidak memiliki perizinan untuk usaha toko modern dan berdiri setelah keluarnya moratorium toko modern di Cianjur.

Oleh karena itu, meskipun Perda Nomor 5 Tahun 2016 toko menyatakan bahwa modern harus beralih izin ke toko swalayan, ritel yang masuk daftar hitam tersebut tidak akan diproses permohonannya.

“Setelah melakukan penelurusan belakangan ini, dari sekitar 160 ritel atau toko swalayan di Cianjur, ditemukan yang izinnya tidak lengkap. Tapi yang 11 ini tidak ada izin sama sekali, bahkan ada yang dibangun setelah keluar moratorium toko modern. Tentu itu pelanggaran, makanya kami tidak akan proses,”

Menurutnya, Peralihan Izin Usaha Toko Modern ke Izin Usaha Toko Swalayan merupakan salah satu upaya menertibkan izin. Pasalnya tidak sedikit toko swalayan yang tak lengkap izinnya.

“Ini jadi salah satu cara menertibkan izin. Agar pengusaha itu taat aturan, urus dulu izin baru bukan usaha.” 

Di samping itu, lanjut Endang, izin lain yang kerap diabaikan bisa didorong untuk segera diproses. “Biasanya yang kerap diabaikan adalah izin reklame dan izin-izin lainnya yang tidak diperpanjang. Sekarang waktu yang tepat untuk mendorong izin diselesaikan,” ucapnya.

Endang mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bakal memanggil pengusaha toko swalayan untuk segera memproses izin usaha toko swalayan sesuai Perda Nomor 5/2016. “Akan kami panggil supaya segera diproses,” ucapnya. (isl)

Comments

comments