Ketua PGRI: Dana Sertifikasi Haram Kena Potongan!

0
214

CIANJUR, patas.id – Ketua PGRI Kabupaten Cianjur, Jumati, menegaskan bahwa pungutan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, apalagi untuk dana sertifikasi bagi guru. Sebab hal itu merupakan upaya peningkatan kualitas melalui jaminan kesejahteraan.

“Kalau potongan, dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan, apalagi sampai pungutan liar. Andaikata ada keridoan atau seikhlasnya, itu bisa saja,” kata dia saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (7 Agustus 2017).

Terkait OTT pungli dana sertifikasi di Ciranjang, Jumati mengaku mendapatkan informasi bahwa dananya akan digunakan untuk kegiatan HUT RI dan diambil berdasarkan kesepakatan kepala sekolah. Namun untuk memastikan, dia bakal menggali informasi lebih dalam.

BACA: Empat Pelaku OTT Dana Sertifikasi tak Ditahan

Menurutnya, pungutan tersebut tidak bisa dikaitkan dengan organisasi PGRI, melainkan sebatas oknum. Pasalnya jika berdalih untuk iuran organisasi, dalam anggaran rumah tangga hanya ditetapkan Rp 5 ribu sebulan dari setiap anggota.

“Dengan catatan, tidak berupa potongan dana sertifikasi dan lainnya. Itu kesadaran semua untuk mengembangkan organisasi. Kalau sudah potongan begitu dengan nilai yang besar, itu adalah ulah oknum. Tapi tidak tahu kalau di tingkat PC ada kesepatan lainnya, makanya bakal didalami dulu.”

Jumati menambahkan, pihaknya langsung mengeluarkan imbuan kepada seluruh pengurus PGRI di tingkat kecamatan yang berbunyi kepala seluruh pengurus agar hati-hati dalam menarik iuran kepada guru atau kepala sekolah terkait kegiatan organisasi.

Ada dua poin juga yang ditekankan dalam imbauan tersebut, salah satunya penarikan dana oleh PC harus murni untuk kegiatan organisasi dengan kesepakatan tertulis dari anggota dan ada surat kuasa pemotongan gaji dari anggota untuk kegiatan tersebut.

Kedua, PC juga semestinya tidak terlibat penggalangan dana terkait penggalangan dana di luar kegiatan organisasi. “Imbauan sudah kami sebar supaya tidak terjadi hal serupa,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Sapturo, menyayangkan praktek pungli di lingkungan Dinas Pendidikan, sebab upaya peningkatan kualitas pendidikan tercoreng oleh hal tersebut.

“Ini harus jadi pembelajaran supaya tidak ada lagi kegiatan tersebut. Sertifikasi kan upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan, jangan dipotong.”

Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengaku telah menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. “Sedang didalami oleh Kepala Disdikbud, nanti akan saya panggil semua pihak yang terlibat,” pungkasnya. (isl)

Comments

comments