Sosialisasi Zero Waste 09 untuk Tangani Persoalan Sampah

0
179

CIANJUR, patas.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur masih harus menyosialisasikan penerapan Zero Waste 09 (ZW09) sebagai upaya menangani persoalan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Yoni Raleda mengatakan, ZW09 merupakan gerakan untuk menggiring kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah, sehingga pengangkutan yang dilakukan dinas dapat selesai pada pukul 09.00 WIB.

Gerakan tersebut dibuat karena semakin hari masyarakat Cianjur dinilai semakin tidak disiplin dalam membuang sampah. Hal itu terlihat, dari semakin banyaknya titik pembuangan sampah di sepanjang jalan maupun kawasan pemukiman.

”Sekarang ini, membuang sampah sembarangan seperti di pinggir jalan seolah jadi tren. Semakin hari semakin banyak yang main plang plung (lempar) sampah ke mana saja. Sadar atau tidak, dampaknya itu dirasakan banyak pihak.”

Menurut Yoni, kebiasaan tersebut diperparah dengan perilaku pengendara mobil maupun motor seringkali melempar sampah di pinggir jalan. Tidak heran jika volume ataupun titik TPS bertambah dan membuat waktu pengangkutan sampah menjadi lebih panjang. Oleh karena itu, dengan diterapkannya ZW09, diharapkan masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki batas waktu membuang sampah.

Yoni kembali mengingatkan, masyarakat diharuskan membuang sampah pada pukul 18.00-04.00 WIB sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 1995 tentang K3. Jika melihat dari peraturan tersebut, ia mengatakan, seharusnya tidak aktivitas pembuangan lagi setelah jam yang ditentukan habis.

”Kalau bisa masyarakat itu membuang sampah sekali saja dalam sehari, yaitu ketika malam hari. Sehingga, semua timbunan sampah yang dihasilkan bisa diangkut dan dibersihkan sekaligus di pagi hari.”

Melalui ZW09, Yoni akan mengaoptimalkan upaya persuasif melalui sosialisasi yang kontinyu. Menurut dia, sampai saat ini tantangan terbesar bagi dinas adalah bagaimana merubah perilaku dan pola pikir masyarakat terkait persampahan.

Tak berhenti pada sikap persuasif, DLH pun akan bersikap represif dengan adanya penegakan hukum. Ia mengatakan, hal tersebut akan diberlakukan setelah tahapan sosialisasi selesai dilakukan. Tindakan tegas, dianggap semakin perlu diterapkan mengingat masyarakat hingga saat ini terkesan masih santai dalam menanggapi ketentuan terkait pemeliharaan lingkungan.

”Kalau melihat denda dari Perda, pelanggar hanya dikenakan Rp 50 ribu dan atau 3 bulan kurungan. Sebenarnya itu kurang, harus ada yang lebih tegas, supaya ada efek jera. Sekarang, kami tinggal action untuk penegakan hukum bersama Satpol PP,” ujar Yoni. (isl)‎

Comments

comments