Rupiah Baru Tak Diakui di Luar Negeri, Ini Saran Bank Indonesia

0
271

JAKARTA, patas.id – Tidak diakuinya rupiah emisi baru di negara-negara seperti Singapura, Arab dan Hongkong, mulai dikeluhkan oleh banyak warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Beberapa netizen menyampaikan hal tersebut langsung dalam sosial media mereka.

Netizen bernama Yanto, misalnya mengungkapkan bahwa istrinya kesulitan menukarkan uang rupiah baru melakukan ibadah haji di Arab Saudi. “Mereka nggak mau nerima uang rupiah baru, maunya uang rupiah lama,” tuturnya.

Sedangkan netizen lainnya, Dee Abdurrahman,  mengaku ditolak pihak money changer saat akan menukarkan uangnya ke mata uang dolar AS saat berkunjung ke Hongkong dan Singapura.

“Uang baru hanya berlaku di Indonesia saja. Saya kemarin di Hong Kong dan Singapura tidak bisa ditukar.”

Penolakan serupa juga dialami Hasan Nuru Diin yang merasa terhina karena uang baru tak bisa diterima di luar negeri. “Seumur hidupku yang lebih setengah abad, baru kali ini ada rupiah gak laku ditukar dengan riyal/dollar. Sungguh memalukan!” ujarnya kesal.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia (BI), Suhaedi, menyarankan agar masyarakat Indonesia menukarkan rupiah baru dengan mata uang luar negeri di tanah air saja, terutama bagi mereka yang ingin bepergian ke mancanegara.

“Jadi sebelum berangkat ke luar negeri, yang bersangkutan dapat menukarkan uang rupiahnya di money changer resmi dengan mata uang negara tujuan.”

Dilansir DetikFinance, Suhaedi menambahkan penukaran uang di tanah air juga bertujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar negeri, misalnya uang rupiah baru tidak diterima untuk ditukar dengan uang negara setempat.

Sementara itu Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta, mengatakan bahwa uang rupiah adalah alat pembayaran sah di Indonesia, dan telah tertera dalam hukum. Sehingga pembayaran transaksi dengan rupiah di wilayah NKRI tidak boleh ditolak kecuali telah diperjanjikan lain.

Meski begitu Tirta mengakui bahwa setiap negara memiliki otoritas sendiri untuk menerima atau tidak menerima mata uang dari negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. (edj)

Comments

comments