Kuasa Hukum Didin Menuding Penyidik PPNS Jebak Kliennya

0
180

CIANJUR, patas.id – Kuasa hukum Didin, Karnaen SH, mengajukan praperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Sikap itu diambil lantaran pihak tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran hak asasi kliennya yang ditangkap dan diproses hukum lantaran diduga melanggar pasal 78 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, setelah hanya mencari cacing di kawasan TNGGP untuk obat.

Menurut Karnaen, Didin warga Kampung Rarahan Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur telah dituduh melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dan ditangkap pada 24 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 WIB.

“Saat penangkapan, pemohon (Didin) yang sedang berjualan jagung dan kupluk ini ditelepon untuk pulang yang sebelumnya sudah tiba anggota dari Balai Pengamanan dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah datang, tiba-tiba dilakukan pemeriksaan, tanpa memperlihatkan surat tugas, perintah penangkapan, atau uraian singkat perkara.”

‎Menurutnya, Didin dijebak oleh penyidik PPNS untuk menyediakan cacing sonari dalam jumlah banyak, padahal biasanya ia hanya mencari satu atau dua ekor cacing untuk obat.

“Pada hari yang dijanjikan pun pemesan yang sebenarnya penyidik tidak datang. Tapi dua hari berikutnya malah datang langsung dengan agenda penangkapan. Sayangnya pihak keluarga tidak pernah dibuatkan berita acara dan penyitaan, bahkan mereka tidak mengerti terhadap tuduhan atau yang disangkakan oleh pihak kehutanan,” ungkapnya.

Menurutnya, praperadilan itu juga dilakukan lantaran Didin terus ditahan tanpa ada kejelasan berapa lama dititipkan di Polres Cianjur oleh petugas Gakkum.

“Ketentuannya pun masa penahanan itu 20 hari, setelah itu harusnya ada pemberitahuan perpanjangan, tapi sampai sekarang tidak ada. Jadi dipertanyakan juga kasus ini,” katanya.

BACA: Gara-gara Cari Cacing, Didin Terancam 10 Tahun Penjara

Dia menambahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan oleh penegak hukum bidang kehutanan selaku PPNS terhadap Didin, diduga cacat formil karena melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHP.

“Pelaksanaan tugas penangkapan apalagi sampai penahanan itu tugas dari kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas. Dalam kasus ini banyak prosedur yang tidak benar.”

Sayangnya, dalam sidang praperadilan pertama, pihalk tergugat, tidak hadir. Karnaen pun menilai petugas PPNS dan Balai Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak punya nyali untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

“Sidang harusnya pukul 10.00 WIB, tapi ditunda sampai pukul 13.00 WIB, itupun tidak datang. Ini semakin menimbulkan tanda tanya. Kami desak segera bebaskan Didin‎ karena proses hukumnya yang cacat. Kami juga tidak yakin, dua pekan ke depan waktu penundaan pihak tergugat berani datang, padahal kalau merasa paling benar, harusnya datang,” pungkasnya.(isl)

Comments

comments