HTI Dibubarkan, Biar Pusat yang Melakukan Upaya Hukum

0
258
Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (10/10). Dalam aksi itu, pengunjuk rasa menyatakan menolak sistem demokrasi yang dianut Pemerintahan Indonesia dan menyerukan kepada masyarakat untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk pemerintahan Khilafah yang dianggap lebih mensejahterakan rakyat. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/ed/mes/14.

CIANJUR, patas.id – Ketua DPD II HTI Cianjur, Akbar Abdul Wahab, menyatakan, rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dinilai menunjukan ketidakpahaman pemerintah terhadap organisasi masyarakat dan peraturan. Meskipun nantinya dibubarkan, pergerakan untuk berdakwah tidak akan pernah berhenti.

“Sesuai apa yang disampaikan Juru Bicara DPP HTI, pembubaran ini merupakan kesewenangan dari pemerintah dan bentuk kedzoliman,” kata dia.

Menurutnya, penguasa tidak boleh bertindak semena-mena, sebab nantinya akan blunder dan memberntuk ketidakpercayaan dari rakyat pada pemerintahnya.

“Pembubaran dengan secara tiba-tiba ini menimbulkan tanda tanya juga, seperti ada benturan isu, mengingat di hari ini ada juga sidang putusan penistaan dan isu-isu lainnya yang beredar.”

Jika HTI bertentangan dengan ideologi, lanjut dia, sudah sejak awal keberadaannya harus dibubarkan, namun pembubaran ini baru ada setelah 30 tahun berdiri. Bahkan menurutnya, HTI juga merupakan organisasi legal dan memiliki surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Kenapa begitu saja muncul pandangan bertentangan, kenapa tidak dari dulu kalau memang tidak sesuai. Wiranto yang mengumumkan secara kenegaraan terkait pembubaran HTI juga sering diundang dan bergialog. Ini kan jadi aneh,” katanya.

Dia mengungkapkan, dalam pembubaran suatu ormas yang legal, tidak bisa begitu saja dilakukan. Perlu ada prosedur yang ditempuh, baik dari peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, ada langkah pengadilan, jika diputuskan bubar, maka bisa dibubarkan.

“Tidak bisa secara di muka umum terus berpidato langsung dibubarkan. Ini seperti pemerintah yang tidak tahu aturan yang dibuatnya sendiri.”

Dia menambahkan, meski sudah dimunculkan isu HTI akan dibubarkan, pihaknya tetap akan menyerukan dakwah, kegiatan pengajian rutin setiap bulan pun bakal dilaksanakan.

Sementara itu, Akbar mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan melakukan aksi dan menjamin tidak ada aksi dari anggotanya. Pasalnya HTI selama ini menjadi ormas yang santun, tidak anarkis dalam setiap kegiatannya.

“Biarkan di pusat yang melakukan upaya hukum. Kami di daerah akan tetap tenang, apalagi di Cianjur HTI ini sudah ada sejak 2001, banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan dan akan terus berjalan. Dakwah juga terus berlanjut walaupun nanti wadahnya (HTI) sudah tidak ada,” ungkapnya.(isl)

Comments

comments