Disdik Jabar Masih Melakukan Penelusuran Pungli SMK di Cianjur

0
186

CIANJUR, patas.id – Dinas Pendidikan Jawa Barat mengaku masih menelusuri praktek pungutan liar yang baru-baru ini terungkap tim Saber Pungli Kabupaten Cianjur. Pasalnya perlu didalami sumber dana dan peruntukan uang yang diamankan pihak kepolisian dan Saber Pungli.

Kepala BP3 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk wilayah Cianjur dan Sukabumi, Mimin, mengatakan, pihaknya masih melakukan komunikasi dengan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) untuk SMK.

“Katanya kan untuk kegiatan MKKS, masih kami rapatkan untuk mendalami kasus ini sebelum melangkah lebih jauh, seperti ke penindakan atau sanksi,” kata dia.

BACA: Operasi Tangkap Tangan Pungli SMK Harus jadi Pembelajaran

Mimin mengungkapkan, dirinya perlu tahu lebih lanjut terkait sumber potongan dana yang menjadi iuran dan alokasi penggunaannya. Pasalnya dia belum mendapatkan informasi jelas terkait kedua hal tersebut.

“Kalau dari dana hibah, hibahnya dari mana, kalau pakai dana bos, kan belum cair, alokasinya pun nanti untuk apa, kalau untuk O2SN kan belum penyelenggaraan, jadi perlu ada pendalaman dulu.”

Dia mengungkapkan, para kepala SMA/SMK swasta memang jarang berkomunikasi dengan Balai Disdik Cianjur dan Sukabumi, sehingga koordinasi dan pemantauan jadi sulit. Bahkan dana BOS yang diterima pun jarang dilaporkan alokasinya.

“Ini yang jadi kelemahan, mereka jarang koordinasi sehingga tidak bisa diantisipasi alokasi yang condong pada penyalahgunaan anggaran. Tapi dengan adanya kasus seperti ini, kami akan coba berkomunikasi lebih lanjut dengan mereka (Kepala SMK swasta),” ungkapnya.

Kepala Disdik Jawa Barat, Ahmad Hadadi, menuturkan, setelah adanya kasus tersebut, pihaknya akan meningkatkan pembinaan kepada kepala sekolah untuk tidak melakukan pungli.

“Kami akan lakukan pembinaan dan langkah antisipasi lainnya, kami harap ini jadi yang terakhir dan jadi contoh bagi daerah lain supaya tak melakukan hal serupa.”

Sementara itu, salah seorang kepala SMK swastad di Cianjur yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, pungutan atau iuran kepada setiap sekolah dengan dalih untuk MKKS memang sering terjadi, bukan hanya per triwulan, terkadang per bulan dan setiap kegiatan pun kepala sekolah mesti melakukan iuran.

“Kalau sebelumnya juga ada yang per bulan, kalau sekarang belum ada. Kumpulinnnya memang ke orang-orang yang sudah ditangkap oleh Polres dan Tim Saber Pungli,” ujar dia.

Menurutnya, dana sebesar Rp 1.000 sampai Rp 2.000 biasanya dikeluarkan oleh pihak sekolah dari dana BOS, namun jika belum cair, para kepala sekolah menggunakan dana talang pribadi.

“Biasanya begitu, kalau belum cair ditalangin dulu. Setelah cair nanti dibayarkan oleh potongan dana BOS ke sekolah.”

Dia mengaku, iuran tersebtu wajib diberikan, pihak pengurus atau yang menagih kerap membandingkan nilai iuran di Cianjur dengan daerah lain di Jawa Barat supaya dinilai kecil dan semuanya membayarkan iuran tersebut.

“Kalau kemarin di grup MKKS itu dibandingin dengan Bandung, di sana bayarnya Rp 50 ribu per siswa untuk kegiatan setahun. Kalau di Cianjur cuma Rp 1.000 sampai Rp 2.000. Memang kalau terus-terusan cukup berat untuk kepala sekolah, kami juga tidak ingin dijadikan temuan pungli, tapi mau bagaimana lagi. karena semua ikut, ya pastinya saya juga ikut iuran untuk setahun dan per kegiatan,” katanya.(isl)

Comments

comments