Pernyataan Sri Mulyani Bikin Netizen Keki

0
211

JAKARTA, patas.id – Pernyataan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani yang disampaikannya saat mengisi kuliah umum di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Senin (17 April 2017) kemarin bikin netizen keki.

Dalam kuliah umum tersebut, Sri Mulyani menyatakan  bahwa Indonesia masih mencatatkan defisit anggaran dalam neraca keuangan beberapa tahun terakhir. Tahun ini, anggaran belanja membengkak sehingga Indonesia harus berutang Rp 270 triliun untuk menutupi defisit. Menurut Mulyani, hal ini terjadi setiap tahun.

Jumlah utang yang harus dibayar Indonesia, jika dibagi berdasarkan jumlah populasi, akan menghasilkan nilai sebesar US$ 997 atau kurang lebih Rp 13,2 juta. Artinya, setiap orang di Indonesia dibebani utang sebesar Rp 13,2 juta, termasuk bayi yang baru lahir.

“Dibandingkan dengan negara lain, kalau dihitung dari hampir 260 juta penduduk, kira-kira utang kita US$997 per kepala.”

Menurut Menkeu, jumlah utang Indonesia masih dalam kategori wajar jika dibandingkan negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Di Amerika, tutur Sri Mulyani, masing-masing kepala terbebani utang sebesar US$ 62.000, sementara di Jepang sebesar US$85.000.

Pernyataan Sri Mulyani soal kewajaran dan perbandingan jumlah utang dengan Amerika dan Jepang yang tingkat kesejahteraannya jauh di atas Indonesia tersebut sontak menuai protes dan komentar bernada keki dari netizen. Komentar tersebut terus bermunculan hingga hari ini, Selasa (18 April 2017).

Pemilik akun Twitter Sidik Raharjo, misalnya, berkomentar, “Utang ane di koperasi aje belom kelar, ehhh ditambahin ama utang negara lagi. Ampuuuun…” Sedang pemilik akun Google Arul Farma menyatakan, “Siapa yg nikmati, siapa yg nanggung hutang?” Lain lagi komentar pemilik akun Luqman Hakim, yang berkomentar sinis sehubungan dengan pengampunan pajak.

“Mangstaab… Dipukul rata ya, Bu , tapi yang duitnya banyak dikasih amnesty.”

Lebih jauh, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa 40 persen warga Indonesia berusia produktif yakni di bawah 30 tahun, sehingga harus diberi bekal agar bisa mendongkrak perekonomian nasional di masa mendatang. “Agar jumlah ini tidak menjadi beban, tapi aset negara,” ujarnya. (cho)

 

Comments

comments