Bupati Cianjur Pikir-pikir untuk Gratiskan Layanan Rumah Sakit

0
201

CIANJUR, patas.id – Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar mengaku masih melakukan negosiasi dengan pihak RSUD Cianjur, perihal kebijakan menggratiskan pelayanan kelas III di rumah sakit tersebut.

Untuk diketahui, akhir Januari 2017, orang nomor satu di Cianjur tersebut sempat mengeluarkan kebijakan untuk menggratiskan pelayanan kelas III di RSUD Cianjur, setelah adanya aksi unjuk rasa terkait kebijakan Irvan yang menghapuskan anggaran jaminan kesehatan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Namun dana SKTM tidak sepenuhnya dihapuskan, melainkan turun menjadi maksimal Rp 250 ribu per per pengajuan. Selebihnya, dana yang ada dialihkan ke pendaftaran dan pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang sudah masuk dalam data Pemkab.

“Karena ada gejolak beberapa waktu lalu, memang akan digratiskan,” ucap Irvan saat diwawancara.

Akan tetapi setelah mengkaji, lanjut dia, untuk menggratiskan biaya pelayanan kelas III, sedikitnya Pemkab harus menyediakan anggaran sebesar RP 30 miliar setiap tahun. Mendapati angka tersebut, Irvan ingin mengupayakan efisiensi, hanya memerlukan dana Rp 10 miliar.

“Dari situ, kami ingin coba, efisiensikan anggaran, dengan Rp 10 miliar pelayanan kelas III gratis. Kalau itu bisa, kami sanggup tapi kalau sampai Rp 30 miliar kelihatannya terlalu besar,” kata dia.

Oleh karena itu, pemkab tengah bernegosiasi dengan pihak rumah sakit, dimana dengan anggaran Rp 10 miliar bisa digratiskan.

“Masih dikaji lagi, tidak tegas langsung kemarin. Butuh proses. Nanti disepakati dengan anggaran segitu, standarisasi pelayanannya seperti apa?” ujarnya.

Di samping rencana penggratisan tersebut, lanjut dia, Pemkab juga mengupayakan dengan anggaran Rp 250 ribu yang ada, warga tidak mampu diberi akses untuk mendapatkan pelayanan BPJS.

Sayangnya, saat ini pihak BPJS Kesehatan juga mulai merasa keberatan dengan kebijakan tersebut, sebab membludaknya klaim kesehatan secara nasional.

“Awalnya sudah mulai berjalan, tapi di tengah-tengah mulai timbul keberatan, karena mungkin secara nasional banyak yang klaim sehingga nilai klaim dan dana yang masuk tidak berimbang,” kata dia.

Oleh karena itu, Irvan mengaku, saat ini berharap pada program dari pemerintah pusat berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang berjalan baik untuk membantu pemberian jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu.

“Ya berharapnya ke KIS, bisa berjalan baik. Tapi tidak tahu, ke depan tetap berjalan baik atau tidak KIS ini,” tutupnya.(isl)

Comments

comments