98 Persen Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Telah Disalurkan

0
182

CIANJUR, patas.id – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur mengklaim 98 persen Dana Desa tahun anggaran 2016 untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan penghubung antar desa, telah dilaksanakan pihak Desa.

Ketua Apdesi Cianjur, Beni Irawan, mengatakan, penyaluran Dana Desa sebesar 70 persen sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan penghubung antar desa. Hanya saja beberapa desa belum bisa melakukannya karena faktor alam dan geografis yang sulit dijangkau.

“Dari sebanyak 354 desa penerima bantuan dari Pusat untuk perbaikan infrastruktur jalan, sebagian besar telah melakukan pembangunan.”

BeniĀ mengaku pihaknya telah memantau langsung sebagian besar desa yang telah menyalurkan bantuan pusat tersebut untuk pembangunan infrastruktur, dimana kegiatan tersebut dibarengi dengan agenda Bupati Cianjur, yakni “Saba Lembur Ngawangun Lembur”.

“Sebesar 30 persen dari dana yang diterima, dimanfaatkan untuk operasional desa, pengembangan, dan pelatihan untuk warga serta aparatur pemerintahan. Kegiatan tersebut mulai dari penyuluhan anti narkoba, pengembangan posyandu, dan berbagai sosialisasi,” ucapnya.

Beni berharap ke depannya, dana bantuan desa dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di masing-masing wilayah, karena dana sebelumnya diberikan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

“Tentunya jika infrastruktur sudah bagus, dana bantuan selanjutnya bisa dipergunakan untuk peningkatan ekonomi desa termasuk untuk warga yang membutuhkan bantuan modal guna mengembangkan usahanya, sehingga kesejahteraan warga akan meningkat dan tidak perlu lagi mencari kerja keluar kota atau luar negeri.”

Di sisi lain, Beni menjelaskan bahwa pencairan dana desa yang sempat terhambat di tahun ini dikarenakan perubahan regulasi di Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan rencana desa seperti pembangunan infrastruktur yang harus mengunakan rabat beton, sedangkan desa mengajukan pengaspalan.

Tidak singkronnya regulasi tersebut membuat penetapan APBDes terhambat karena Pemerintah Desa harus menyesuaikan perencanaan dengan imabauan dan masukan dari Pemkab Cianjur. Bahkan hal tersebut menghambat pencairan AD dan DD dari DPKAD karena desa harus mengubah APBDes.

“Harapan kami para Kepala Desa, kajian yang dibuat Pemda harus jelas dan baku, sehingga regulasi di lapangan tidak berubah-ubah, apakah nanti bentuknya Keputusan Bupati atau Peraturan Daerah. Sehingga tidak ada kesimpangsiuran antara Pemerintah Desa dengan Pemkab,” harapnya.

Selain itu, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Inspektorat Daerah (Itda) selama ini dirasakan sangat minim dan dilakukan hanya diakhir sementer, dimana pihak desa mendapatkan dua kali bantuan dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

“Jika pengawasan dan pembinaan dilakukan di semester dua, hasilnya tidak optimal karena kesalahan yang dilakukan pihak desa akan menjadi temuan penegak hukum. Harusnya pengawasan dan pembinaan dilakukan di semester pertama karena ketika terjadi kesalahan, dapat dilakukan perbaikan dan teguran sejak awal,” ujar Beni menutup wawancara. (isl)

Comments

comments