Kadisdik Jabar Terkait Kesepakatan Cianjur Anti Tawuran: Kewenangan Penonaktifan Kepala Sekolah Ada di Tangan Kami

0
170

CIANJUR, patas.id – Kebijakan penonaktifan sementara Kepala SMA/SMK di Cianjur jika ada siswa sekolah yang melakukan tawuran dipertanyakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi. Hal tersebut menyusul penandatanganan kesepakatan bersama Cianjur Anti-tawuran, Senin (13 Maret 2017) lalu.

“Harus diperjelas, itu penonaktifan oleh siapa? Kalau oleh Daerah (Pemkab/Pemkot, red) sudah pasti tidak bisa, kan kewenangan sudah ada di kami (di Provinsi Jawa Barat, red),” ujarnya saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (15 Maret 2017).

BACA: Wabup: Sanksi untuk Kepsek dan Guru Adalah Shock Therapy

Hadidi menyatakan Pemkab Cianjur juga belum melakukan koordinasi dengan pihaknya terkait kesepakatan tersebut. Harusnya, lanjut dia, ada koordinasi awal sebelum Pemkab mengeluarkan kebijakan yang melibatkan kewenangan Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, meski itu berupa kesepakatan bersama.

“Ini kan berkaitan dengan kebijakan, apalagi untuk pemberhentian sementara guru dan kepala sekolah. Kami belum ada tembusan ataupun koordinasi. Kepala sekolah pun, jika memang keberatan dengan kesepakatan itu, harusnya tidak tanda-tangan. Kalau menandatangani berarti setuju dengan sanksi yang ada.”

Namun, Ahmad mengaku mendukung adanya upaya pencegahan tawuran di Cianjur, sebab aksi tawuran seringkali mengakibatkan korban, baik luka ataupun korban jiwa. Hal itu tentunya tidak dibenarkan, lantaran siswa harusnya fokus belajar untuk masa depannya.

“Tidak hanya Cianjur, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat harus melakukan upaya pencegahan tawuran. Tapi yang lebih kami tekankan urusan koordinasinya, apalagi SMA/SMK kan sekarang sudah kewenangan Provinsi,” ucapnya. (isl)

Comments

comments