Penyerapan Gabah Dialihkan dari Bulog ke Kementerian Pertanian

0
163
BERAS MEDIUM LANGKA

CIANJUR, patas.id – Kepala Perum BULOG Suvdirve Cianjur, Rizaldi mengakui pemerintah telah mengeluarkan Prespres Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Perubahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kondisi iklim ekstrem yang dapat mengganggu penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri, memperkuat dan mempercepat persediaan beras, serta stabilisasi harga beras pada tingkat konsumen dan produsen.

Dalam Perpres ini tercantum pasal yang menyatakan pelaksanaan penugasan kepada Perum Bulog khusus untuk komoditas gabah dan beras, kewenangan dilimpahkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan selama jangka waktu enam bulan.

Pelaksanaan kebijakan pengadaan pangan melalui pembelian gabah dan beras dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) tersebut mengacu pada harga pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Namun menurutnya, aturan tersebut dibuat bukan untuk menghilangkan fungsi Bulog dalam penyerapan gabah. Pengalihan kewenangan itu dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan gabah.

“Jadi, kalau sebelumnya semua tugas penyerapan ada di Bulog, kini penyerapannya bisa oleh Kementerian Pertanian. Seperti untuk gabah di luar kualitas dengan kadar air 20 sampai 30 persen dan hampa 11 sampai 15 persen dengan hanya Rp 3.700 per kilogram.”

Menurutnya, pengalihan itu dibahas dalam rapat bersama belum lama ini. Adanya kerjasama itu diharapkan bisa memaksimalkan penyerapan gabah di masa cuaca ekstrem. “Jadi nanti koordinasinya lebih jelas, tidak akan ada lagi tumpang tindih kewenangan. Ini juga sementara, selama cuaca ekstrem,” tandasnya. (isl)

Comments

comments