Retribusi TKA Belum Dimasukkan Jadi Potensi Pendapatan Asli Daerah

0
215

CIANJUR, patas.id – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur belum memasukan restibusi Tenaga Kerja Asing di Cianjur sebagai potensi pendapatan. Belum adanya dasar hukum yang kuat menjadi alasan, meskipun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan Peraturan Daerah tentang IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) sudah rampung dan diundangkan.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, Atte Adha Kusdinan, mengatakan, retibusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) diakui berpengaruh dan menambah pendapatan daerah. Namun dirinya belum memasukan potensinya lantaran dasar hukum belum ada.

“Kalau sudah ada dan jelas aturannya pasti kami masukan dalam potensi. Untuk saat ini potensi yang ada untuk PAD tetap pada potensi yang sebelum-sebelumnya.”

Semenara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur menyatakan mulai pertengahan 2017, TKA di Cianjur bisa dikenakan retribusi. Pasalnya, regulasi tentang TKA sudah selesai dan memasuki masa implementasi.

Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo, mengatakan bahwa Peraturan Daerah tentang IMTA sudah melewati evaluasi di tingkat Provinsi Jawa Barat dan telah sah pada 29 Desember 2016. “Diundangkan sejak 2015 dan pada 2016 sudah selesai evaluasi, tinggal penerapannya,” tutur Heri. Meskipun begitu, Cianjur belum bisa menyerap retribusi dari TKA. Pasalnya potensi dan penetapan anggaran sudah dilakukan sebelum regulasi itu disahkan.

“Kemungkinan pada perubahan restibusi TKA baru bisa masuk jadi pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekitar Juni atau Juli.”

Heri mengungkapkan, dibuatnya regulasi tersebut merupakan masukan dari badan Pemeriksa keuangan (BPK), dimana Cianjur setiap tahunnya kehilangan potensi PAD sebesar Rp 2 miliar dari tenaga kerja asing yang retribusinya tak masuk. “Makanya kami buat dan sudah disahkan. Tapi untuk teknis dan oprasionalnya akan dijelaskan dalam Peraturan Bupati, termasuk pembentukan tim untuk monitoring dan pengendalian IMTA,” kata dia.

Kepala Bidang Data Sistem Informasi, Peningkatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Muzani Saleh, mengatakan, berdasarkan regulasi yang ada, daerah baru bisa menarik retribusi dari TKA setelah melakukan perpanjangan. Selama 2016, lanjut dia, ada 45 TKA yang melakukan perpanjangan.

Nilai retribusi yang diambil dari setiap TKA ialah sebesar US$100 atau sekitar Rp 1,3 juta rupiah. Dana tersebut ditanggung oleh pihak perusahaan yang mempekerjakan TKA tersebut. “Kalau sudah ada regulasinya, bisa ditarik. PAD-nya cukup tinggi. Setahun per orang bisa mencapai US$1.200. Makanya benar apa yang diungkapkan DIsnaker, setahun itu bisa RP 2 miliar yang hilang, bahkan lebih,” kata dia. (isl)

Comments

comments