Menunggu Janji Kesejahteraan Bagi Honorer dan Sukwan

0
239

CIANJUR, patas.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur mendorong Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar segera mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Bupati untuk pemberian tunjangan kepada tenaga sukarelawan di bidang pendidikan. Hal itu dilakukan untuk mempercepat realisasi janji dalam menyejahterakan tenaga sukarelawan atau honorer.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Sapturo, mengatakan, pembuatan peraturan bupati akan menjadi jalan pintas dalam memayungi kebijakan pemberian insentif atau tunjangan bagi para tenaga sukarela di bidang pendidikan. Apalagi hal tersebut merupakan janji politik dari Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar.

“Pemenuhan janji untuk memberikan kesejahteraan bagi tenaga sukarela di bidang pendidikan mesti direalisasikan segera, kami juga menyambut baik,” kata dia saat ditemui di ruangannya, Senin (6 Februari 2017).

Menurutnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, daerah tidak lagi memiliki wewenang mengangkat tenaga honorer apalagi PNS.

“Makanya pemberian tunjangan dengan nilai anggaran Rp 5 miliar bagi tenaga sukarela di bidang pendidikan sangat dibutuhkan bagi kesejahteraan mereka.”

Menurut Sapturo, Perbup tersebut harus dikaji dengan baik supaya kebijakan tersebut tidak menyalahi aturan. “Jangan sampai, demi pemberian insentif tersebut pemerintah berhadapan dengan hukum. Makanya dikaji sebaik mungkin demi para tenaga pengajar tersebut,” kata dia.

Sapturo menambahkan, tenaga sukarela atau honorer yang diberi insentif juga harus lolos dari beberapa kriteria, salah satunya mengajar minimal sejak 2005 atau selama 12 tahun.

“Kalau yang di bawah itu atau yang baru-baru sementara tidak akan menerima, soalnya dilihat dari pengabdian juga. Di samping itu disesuaikan dengan anggaran, untuk tenaga honorer kategori dua pun rasanya tidak akan terlalu besar yang didapat per bulannya. Tapi yang terpenting, ada peningkatan kesejahteraan bagi mereka.”

Sebelumnya, guru hononerer di Cianjur melalui Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong adanya regulasi yang mengatur pemberian tunjangan bagi guru honorer di Cianjur. Pasalnya keberadaan guru honorer dinilai mampu menambal kekurangan guru di Cianjur.

Jumati menuturkan, saat ini kualifiksi guru honorer pun sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, salah satunya dengn pendidikan yang setingkat sarjana dan sesuai dengan bidang pendidikan yang dijalankan.

“Honorer juga tak kalah bagus, dasar pendidikan mereka ilmu keguruan. Karena jumlah guru PNS masih minim, keberadaan mereka tentunya sangat dibutuhkan.”

Sayangnya, para guru honorer masih belum mendapatkn kesejahteraannya. Banyak dari mereka yang hanya dibayar Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan. Jumlah yang sangat sedikit untuk mereka yang turut mencerdaskan generasi penerus bangsa.

“Kalau untuk honorer SMA/SMK mulai ada kesejahteran dengan adanya standarisasi upah di tingkat provinsi. Di Cianjur belum ada, padahal kami sudah ajukan sejak lama, demi kesejahteraan guru honorer. Ketika status PNS sulit dicapai, minimal ada perhatian untuk kesejahteraan,” harapnya. (isl)

Comments

comments