Alasan Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Campaka

1
236

CIANJUR, patas.id – Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar menjelaskan bahwa rencana pemindahan pusat pelayanan pemerintahan ke Desa Cidadap Kecamatan Campaka merupakan upaya efisiensi anggaran. Di samping itu, pimindahan akan memajukan pembangunan di sana dan mendekatkan pelayanan kepada warga di wilayah selatan Cianjur.

Irvan menjelaskan, pemerintah awalnya merencanakan pemusatan kantor pemerintahan di wilayah Cianjur kota. Tetapi kepadatan di wialyah perkotaan membuat rencana tersebut diurungkan. Pemkab kemudian mencoba mencari lahan di karangtengah. Sayangnnya, harga tanah cukup tinggi sehingga wacana itu kembali ditunda.

“Wilayah perkotaan cukup mahal, bahkan di Karangtengah pun harga tanahnya lebih dari Rp 1 juta per meter. pembebasan lahan sampai 20 hektar saja butuh anggaran hingga Rp 80 miliar.”

Menurutnya, nilai anggaran tersebut belum ditambah dengan pembangunan fisik gedung belasan OPD dan Setda Kabupaten Cianjur. Setelah dikaji, biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bisa mencapai Rp 43 miliar. “Jadi totalnya sampai Rp 103 miliar kalau di wilayah perkotaan. Tidak hanya itu, dampaknya kendaraan akan semakin padatnya yang berimbas pada kemacetan,” paparnya.

Setelah melakukan peninjauan dan pengkajian, didapat lahan seluas 40 hektar di Kawasan Cidadap Kecamatan Campaka. Lahan tersebut tidak perlu dibebaskan dan dapat digunakan secara cuma-cuma oleh pemerintah.

“Sesuai penghitungan, untuk pemindahan OPD dan Setda hanya menghabiskan dana Rp 40 miliar. Jadi ada efisiensi anggaran sampai Rp 63 miliar. Itulah yang jadi dasar pemindahan dan pemusatan di Campaka.”

Di samping itu, ujar Irvan, pembangunan di wilayah Campaka akan membuat wilayah selatan ikut berkembang dengan pesat. “Jadi ada pemerataan pembangunan. Pelayanan pemerintahan bagi warga Cianjur selatan juga bisa lebih dekat.”

Namun, lanjut Irvan, kantor OPD di wilayah perkotaan tidak begitu saja dibiarkan. Lahan dan bangunan pemerintahan akan disewakan kepada pihak swasta. Hasil penyewaan itu akan menjadi pemasukan atau PAD bagi Cianjur.

“Jadi nanti disewakan, per tahunnya siap berapa? Jika sesuai maka diberikan. Kalau misalnya akan dibuat hotel, ada kesepakatan, nanti fasilitasnya apa? Misalnya ada kolam renang yang bertandar Internasional, maka akan dibuat kesepakatan bahwa jika Pemkab membutuhkan venue air, Pemkab bisa menggunakan. Jadi ada keuntungan bagi Pemkab. Tidak hanya itu, ketika Pemkab membutuhkan kembali lahan yang ada, maka penyewa bersedia berhenti beroperasi. Jadi setiap kebijakan sudah dikaji dengan matang,” tandasnya. (isl)

Comments

comments