Tak Bayar Retribusi, HGP Akan Dicabut

0
170

CIANJUR, patas.id – Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Cianjur, akan mencabut hak guna pakai (HGP) kios jika para pedagang tidak membayar kewajibannya selama kurun waktu yang telah ditentukan.

Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Cianjur, Yana Kamaludin, mengatakan, retribusi ini masuk dalam Perda dan menjadi kewajiban pedagang untuk membayar. Apalagi, kata dia, kios dan los diberikan secara cuma-cuma alias gratis kepada para pedagang.

“Mereka kan sudah menggunakan fasilitas negara secara gratis, tentu harus bisa membayar kewajibannya (retribusi, red),” kata dia.

Yana menyebutkan, para pedagang tidak mau membayar retribusi sebagai bentuk protes atas kekecewaannya karena Pasar Rakyat Warungkondang sepi dari pembeli. Kemudian, pedagang pun menuntut pemerintah agar ada angkutan umum (angkum) yang masuk ke dalam kawasan pasar. Mereka menilai bahwa pasar akan ramai dari pembeli.

“Tapi bentuk protes itu jangan disangkut-pautkan dengan kewajiban. Retribusi harus tetap bayar,” ujar dia.

Dia menambahkan, pedagang yang tidak mau membayar retribusi akan dikenakan sanksi tegas dan HGP bisa dicabut. Diskoperindag akan memberi jangka waktu 3 sampai 6 bulan ke depan untuk pembayaran restribusi ini.

“Kami baru memberikan surat imbauan agar pedagang membayar retribusi. Kalau imbauan ini diabaikan, maka nanti akan ada surat peringatan,” tegasnya.

Kepala Pasar Rakyat Warungkondang, Agus Ramlan, menuturkan, pihaknya terus melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada para pedagang mengenai pembayaran retribusi.

Ada sebanyak 122 kios dan 144 los di Pasar Rakyat Warungkondang, 60 persen di antaranya buka, dan hanya 20 persen saja pedagang yang mau membayar retribusi.

“Itu artinya 80 persen pedagang tidak membayar retribusi. Tapi kami terus berupaya melakukan pendekatan dengan para pedagang dan tokoh-tokoh di sana,” kata dia.

Dia menuturkan, untuk memenuhi tuntutan pedagang, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan akan mengaktifkan sub terminal di kawasan Pasar Rakyat Warungkondang.

Selain itu, lanjut dia, setiap Minggu pagi ada kegiatan car free day (CFD) dan digelar beberapa even agar pasar selalu ramai.

“Pemerintah juga sudah membereskan para pedagang yang menjajakan dagangan di kawasan pasar lama. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini, pasar menjadi ramai pembeli,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Pedagang (DPP) Pasar Rakyat Warungkondang, Enday Hendrayana,

aksi protes dengan tak membayar retribusi tersebut dilakukan sejak Senin (2 Januari 2017) lalu. Seluruh pedagang pun sepakat untuk tidak membayar retribusi sebesar Rp ‎2.000.

“Kalau untuk kebersihan dan keamanan tetap dibayar. Hanya retribusi untuk pemerintah kami menolak sebelum janjinya direalisasikan,” tegas dia.

Dia ‎mengatakan, aksi tersebut ditujukan agar ada perhatian dari pemerintah. Namun sampai saat ini belum ada respon, bahkan dari kepala pasar yang baru.

“Kami tunggu sampai ada respon, kalau tetap tidak ada maka kami akan terus tolak retribusi sampai waktu yang tidak ditentukan. Kami butuh realisasi bukan sebatas janji. Hidup itu perlu penghasilan, sementara di sini sepi. Pikirkan nasib para pedagang,” tuturnya.

Dia menambahkan, jika aksinya berujung pada pengusiran pedagang dari Pasar, maka para pedagang bakal melakukan perlawanan. “Kami siap melawan kalau aksi ini ditanggapi dengan pemberian sanksi tegas,” tuturnya.(isl)

Comments

comments