Pembentukan Cianjur Utara Tergantung Respon Warga

0
199

CIANJUR, patas.id – Kesejahteraan dan pembangunan yang belum merata di Kabupaten Cianjur mendorong sejumlah pihak mengusulkan pemekaran untuk 13 kecamatan di wilayah Cianjur Utara. Namun, sebelum ditindaklanjuti, pemekaran tersebut akan terlebih dulu melalui tahapan mencari tahu respon warga cianjur.

Presidium Pembentukan Cianjur Utara, Asep Toha, mengatakan bahwa selama ini dari sisi kesejahteraan dan pembangunan, Cianjur belum menunjukan pemerataan. Kontruksi APBD dari tahun anggaran 2015 hingga saat ini dinilai belum merata di setiap wilayah, dari utara sampai selatan.

“Fokus penataan masih di wilayah perkotaan, sementara di wilayah pesisiran masih banyak jalan rusak. Bahkan di tahun ini masih nampak penganggaran belum menunjukan pemerataan pembangunan,” ujarnya, Kamis (2 Februari 2017).

Menurut Asep, pemekaran Cianjur Utara yang mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, sudah memenuhi syarat, baik dari luas wilayah minimal, jumlah penduduk, maupun cakupan wilayah. “Dengan luas wilayah 3.614,34 kilometer persegi, Cianjur sudah layak untuk dilakukan pemekaran.”

Asep mengungkapkan ada 13 kecamatan yang masuk dalam pemekaran Cianjur utara, antara lain: Cibeber, Cikalongkulon, Cugenang, Gekbrong, Haurwangi, dan delapan kecamatan lainnya yang berada di dalam wilayah tersebut.

“Kami tidak masukan Cipanas, Pacet, dan Sukaremsi karena menghargai tokoh warga di sana yang lebih dulu mengajukan pemekaran sejak 2008 lalu. Dilihat dari jumlah kecamatan, sudah cukup untuk bisa jadi pemerintahan tersendiri menjadi Cianjur Utara.”

Untuk tahap awal, Presidium Pembentukan Cianjur Utara akan menggelar rapat presidium Pembentukan Cianjur Utara, setelah itu mencari tahu respon warga terhadap pemekaran Cianjur Utara. Setelah itu dilanjutkan dengan permohonan dari setiap desa dan proses negosiasi dengan pemerintahan saat ini.

“Kami baru masuk tahap awal, prosesnya bisa panjang. Bahkan bisa setahun atau tiga tahun ke depan baru selesai. Setelah tahapan awal selesai, kami akan lakukan komunikasi dan negosiasi dengan eksekutif serta legislatif di Pemerintahan Kabupaten Cianjur. Pendeknya, untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan, harus dilakukan pemekaran,” tuturnya. (isl)

Comments

comments