Dari 829 Perusahaan, Baru 366 Masuk BPJS Ketenagakerjaan

0
178

CIANJUR, patas.id – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pelayanan Kabupaten Cianjur menyatakan di tahun ini peserta BPJS baru terdiri dari 366 perusahaan dengan jumlah peserta 33.821 tenaga kerja. Masih rendahnya kesadaran perusahaan dan karyawannya untuk bergabung dalam BPJS menjadi faktor utama, padahal sanksi tegas menanti jika tak mengikutsertakan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Capang Pelayanan (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cianjur, Joko Sundoro, menuturkan, di Cianjur terdapat 828 perusahaan dengan tenaga kerja yang ada sebanyak 59 ribu orang. Namun yang terdafar menjadi anggota ialah 33.821 tenaga kerja, ungkapnya saat diwawancara, Rabu (1 Februari 2017).

“Memang masih cukup rendah, padahal pada dasarnya BPJS Ketenagakerjaan menjadi para tenaga kerja agar sejahtera. Ketika memasuki masa pensiun ada simpanan dan ketika terjadi kecelakaan kerja ada santunan.”

Menurutnya, tahun ini ditargetkan 15 ribu tenaga kerja dari 278 perusahaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Memang kalau misalnya dilihat dari jumlah tenaga kerja belum tercapai, tapi yang terpenting bukan kuantitas melainkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan yang diberikan. Lagipula tidak seluruhnya perusahaan tersebut masih ada, beberapa di antaranya bisa saja sudah tidak produksi,” kata dia.

Di samping itu, lanjut dia, ada peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah, seperti tukang ojek, pelaku usaha, dan lainnya. “Total peserta bukan penerima upah ada 3.000 orang, tapi akan kami upayakan penambahan melalui sosialisasi yang intens,” kata dia.

Menurut Joko, masih rendahnya perusahaan dan karywan yang mendaftar BPJS Ketenagakerjaan lantaran kesadaran dari peribadi pemilik perusahaan dan karyawannya yang juga rendah. Namun, dia menjelaskan jika kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya dalam BPJS tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Intinya setiap perusahaan wajib terdaftar baik itu di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.”

Joko menuturkan, perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya akan mendapatkan sanksi pidana selama setahun atau denda maksimal Rp 1 miliar. Selain itu perizinan perusahaan akan dicabut. “Sanksinya sudah jelas, dan itu berdasarkan perundang-undangan. Jadi harusnya perusahaan sudah sadar mendaftarkan karyawannya,” kata dia.

Selain itu, ungkap Joko, pemilik perusahaan yang tak mendaftarkan karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. “Kami sudah kerja sama dengan pemerintah, ketika ada yang tidak mengindahkan aturan tersebut, pelayanan administrasi kependudukan ditangguhkan. Bagi TKA pun bakal dicekal di Imigrasi. Makanya kami imbau supaya segera mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga akan gencarkan sosialisasi,” tuturnya. (isl)

Comments

comments