Pengawasan Lemah, Data Jumlah Orang Asing di Cianjur Simpang Siur

0
173

CIANJUR, patas.id – Wakil BUpati Cianjur, Herman Suherman mengakui bahwa pengawasan orang asing, baik itu tenaga kerja maupun wisatawan yang ada di Kabupaten Cianjur, masih lemah. Data yang diperoleh dari beberapa OPD yang berkaitan dengan orang asing menunjukkan adanya disparitas.

Hal itu diungkapkannya usai melaksanakan rapat pengawasan orang asing bersama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependuduklan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Polres Cianjur, dan Kodim 0608 Cianjur, di ruang Rapat Wakil Bupati, Selasa (24 Januari 2017) sore.

Dalam rapat tersebut terlihat ada perbedaan jumlah antara dinas yang satu dengan lembaga lainnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat, ada 76 tenaga kerja asing yang bekerja di Cianjur. Sedangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat ada lebih dari 100 warga asing yang tinggal di Cianjur. Beda lagi, berdasarkan hasil pengamatan langsung oleh petugas yang turun ke lapangan, di dua perusahaan di Cikalongkulon, Kodim 0608 Cianjur mencatat ada 6 orang warga asing yang bekerja, sedangkan Dinas Tenaga Kerja mencatat kurang dari jumlah yang diutarakan Kodim.

Herman menyebutkan, permasalahan lemahnya pengawasan orang asing di Cianjur lantaran tidak adanya data yang valid. Data di masing-masing lembaga tidak sama sehingga harus diverifikasi ulang.

Akibat ketidakakuratan data, pihaknya belum bisa memastikan mana orang asing yang masuk ke Cianjur secara legal dan yang ilegal. “Sebetulnya yang paling tahu itu Imigrasi, namun tidak hadir pada rapat tersebut,” kata Herman. Ke depan, lanjut dia, semua harus satu data. Artinya, tidak ada lagi data yang dikeluarkan dengan isinya yang berbeda-beda.

“Harus ada satu data, tidak ada data lain. Baru meninjau ke lapangan. Tentunya satu data itu yang akurat dan valid.”

Selama ini, tutur Herman, urusan pengawasan terhadap orang asing masih terbentur dengan regulasi yang ada. Pihaknya tidak bisa mengawasi ataupun menindak orang asing secara langsung tanpa dibarengi orang Imigrasi.
“Rapat kali ini untuk menyusun untuk pembuatan regulasi tersebut. Selama ini kan regulasinya masih simpang siur. Sebelum ada pengawasan khusus harus ada regulasi yang tepat sehingga bisa melakukan pengawasan. Termasuk untuk tenaga kerja asing yang bekerja di beberapa perusahaan di Cianjur,” ungkapnya.

Pihaknya pun menyesalkan tidak hadirnya orang Imigrasi pada rapat tersebut. Padahal, undangan untuk mengikuti rapat sudah diberikan. “Seharusnya kita bisa lebih peka terhadap isu-isu nasional yang berkembang saat ini. Saya juga bingung kenapa Imigrasi tidak datang. Apalagi yang ngundang (rapat) saya langsung,” ungkapnya.

Khusus untuk pengawasan tenaga kerja asing, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dadan Harmilan, mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Pengawasan tenaga kerja asing kami menyerahkan sepenuhnya kepada Disnaker. Namun kaitannya dengan pengawasan terhadap semua orang asing, semua instansi harus terlibat. Kami berinisiatif mengoordinasikan, agar semua punya tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing,” ungkapnya. (tri)

Comments

comments