QR Code Akan Jadi Penanda Media Mainstream

0
199

PATAS.ID – Pemerintah Indonesia membuktikan keseriusannya dalam memberantas informasi yang memiliki unsur berita palsu atau hoax. Dengan menggandeng Dewan Pers, pemerintah akan mengevaluasi sejumlah media daring yang berdalih menyajikan produk jurnalistik. Salah satu aksi pertama Dewan Pers dalam melawan maraknya hoax adalah dengan memberikan logo Quick Response Code (QR Code) pada media yang sudah terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers.

Pada media cetak dan online, QR Code tersebut akan ditempatkan di laman pertama, sedangkan radio dan televisi terverifikasi Dewan Pers akan ditandai dengan pemuatan jingle saat tayangan berita sebagai pengganti QR Code. Nantinya masyarakat bisa melakukan verifikasi secara mandiri dengan mengambil foto barcode menggunakan ponsel pintar mereka.

Dalam QR Code, data-data mengenai media bersangkutan akan bisa diketahui. Data tersebut meliputi penanggung jawab media, alamat kantor, dan lain sebagainya. Program pemberian QR Code sendiri akan akan diluncurkan Dewan Pers pada 9 Februari 2017 mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional di Ambon, Maluku, dan konon akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Untuk tahap pertama, QR Code akan disematkan pada media yang tergabung pada 18 group media besar yang menandatangani Piagam Palembang 2012, yakni: Jawa Pos Group, Kompas Gramedia Group, Perum LKBN ANTARA, MNC Group, Transmedia Group, Pikiran Rakyat Group, Detikcom Group, LPP TVRI, Suara Merdeka Group, Waspada Group, Bali Post Group, Pos Kota Group, Bintang Media Group, Republika Group, Femina Group, Jakarta Globe Group, Smart FM Group, dan Panji Media Network.

Media-media baik radio, cetak, televisi dan online dan online yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers bisa mendaftar melalui website Dewan Pers Indonesia dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, syarat utama perusahaan pers adalah berbadan hukum. Namun dalam surat edaran Nomor 01/SE-DP/I/2014 per tanggal 16 Januari 2014, Dewan Pers mengeluarkan aturan pelaksanaan undang-undang pers dan standar perusahaan pers. Dalam surat edaran tersebut, terdapat aturan penetapan bahwa seluruh perusahaan pers harus berbadan hukum berupa perseroan terbatas (PT) mulai tanggal 1 Juli 2014.

Berdasarkan pantauan patas.id di website Dewan Pers, saat ini di Indonesia baru terdata 257 perusahaan pers yang terverifikasi secara administratif, hanya 14 media di antaranya yang berada di Jawa Barat, dan tak satu pun yang berlokasi di Cianjur. (cho)

 

 

Comments

comments