Pengawasan TKA Akan Diperketat

0
182
Protesters chant anti-China slogans as they march during an anti-China protest in Vietnam's southern Ho Chi Minh city May 18, 2014. Vietnam flooded major cities with police to avert anti-China protests on Sunday in the wake of rare and deadly rioting in industrial parks that deepened a tense standoff with Beijing over sovereignty in the South China Sea. Several arrests were made in the capital Hanoi and commercial hub Ho Chi Minh City within minutes of groups trying to start protests, according to witnesses, as Vietnam's communist rulers stuck to their vow to thwart any repeat of last week's violence in three provinces in the south and centre. The placard reads, "Nation - Honour- Responsibility." REUTERS/Peter Ng (VIETNAM - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

 

CIANJUR, patas.id – Pemerintah Kabupaten Cianjur bakal memperketat pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya TKA ilegal, terlebih asal Cina yang marak terjadi di kabupaten/kota lain.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, terdapat 78 TKA yang bekerja di sejumlah perusahaan. Namun yang sudah melakukan perpanjangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, hanya 45 TKA.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur, Dadan Harmilan, mengatakan, di Cianjur belum terdeteksi adanya TKA ilegal asal China. Adapun yang bekerja di perusahaan, ialah tenaga ahli. “Kalau yang buruh kasar seperti halnya di Sukabumi belum ditemukan. Masih berupa tenaga ahli,” kata Dadan saat ditemui di kantornya, Kamis (12 Januari 2016).

Namun pengawasan tetap perlu dilakukan, sebab potensi masuknya TKA ilegal masih ada. Apalagi melihat wilayah Cianjur ‎yang sangat luas, sehingga dimungkinkan ada TKA yang bekerja secr ilegal di wilayah terpencil.

“Potensi tentunya ada, apalagi Cianjur adalah salah satu wilayah yang luas dan marak disinggahi wisatawan asing. Tidak menutup kemungkinan, turis asal Timur Tengah menjadi TKA ilegal di Cianjur. Apalagi jumlahnya cukup banyak.”

Menurut Dadan, dalam pengawasan dan pemeriksaan, pihaknya harus menempuh koordinasi lintas sektoral. Tidak hanya dengan Dinas Tenaga Kerja, melainkan juga dengan kantor Imigrsi Sukabumi, mengingat Cianjur belum ada kantor perwakilan imigrasi.

“Untuk penindakan WNA atau TKA ilegal, tentunya perlu didukung oleh imigrasi sebagai intansi yang membidanginya. Namun untuk sebatas pengawasan, kami sudah memiliki kantor pengawasan turis di Cipanas. Meski begitu kami akan coba lakukan pendataan lagi dalam waktu dekat, dikhawatirkan ada TKA yang tak dimasukan dalam data.”

Sementara itu Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar mengatakan bahwapengawasan TKA mesti dilakukan, namun Pemkab masih menunggu implementasi regulasi tentang pengendalian TKA. Selain itu, peran dari imigrasi pun perlu ditingkatkan dalam pengawasan dan penindakannya.

“Sebelum regulasi itu bisa diimplementasikan, maka Pemkab tak bisa berbuat banyak. Termasuk menarik retribusi dari keberadaan mereka. Tapi yang paling penting, harusnya Imigrasi yang berperan aktif, sebab ini tugas mereka. Daerah hanya memfasilitasi,” tandasnya. (isl)

Comments

comments