OPD Meminta Kantor Cabang Pelayanan Imigrasi di Cianjur

0
174

CIANJUR, patas.id – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur mendorong agar kantor Imigrasi Sukabumi segera menempatkan petugas atau membuka kantor cabang pelayanan di Cianjur. Hal itu dilakukan untuk mempermudah penindakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Santri.

Saat diwawancara, Kamis (12 Januari 2017), Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Heri Suparjo mengatakan bahwa ‎Rumah Dinas Wakil Bupati Cianjur di Jalan Pangeran Hidayatullah diproyeksikan untuk menjadi kantor pelayanan satu atap.

Untuk diketahui, komiten pembuatan kantor pelayanan satu atap tersebut diutamakan untuk mempermudah pelayanan pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain Disnakertrans, di sana akan tergabung pelayanan BNP2TKI, Imigrasi, Perwakilan Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan‎, Polres Cianjur dan Satpol PP.

“Tujuan utamanya memang ke arah memperpendek pelayanan birokrasi untuk TKI. Tapi selain itu dengan adanya petugas Imigrasi, akan kami arahkan supaya pengawasan ‎dan penindakan TKA ilegal juga dilakukan.”

Menurutnya, saat ini masih dilakukan pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) untuk pembentukan pelayanan satu atap tersebut. Setelah rampung, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi lintas intansi yang terlibat dalam pelayanan satu atap. “Teknisnya bagaimana akan dilakukan setelah rapat koordinasi. Tapi optimis dengan adanya berbagai pelayanan, masalah tenag kerja bisa teratasi, terutama pengawasan dan penindakan TKA Ilegal.”

BACA: PENGAWASAN TKA AKAN DIPERKETAT

Kepala Bidang Data Sistem Informasi, Peningkatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Muzani Saleh, mengatakan, keberadaan kantor Imigrasi di Cinjur akan mendukung kerja OPD dalam pendataan dan pengawasan TKA.

Menurutnya, selama ini pihaknya harus menunggu petugas imigrasi untuk datang jika akan melakukan pengawasan atau inspeksi mendadak TKA ke perusahaan. Pasalnya ‎yang memiliki kewenangan ialah imigrasi.

“Meskipun kewenangan perpanjangan izin ada di kami, tetap penindakan ada di imigrasi. Makanya jika memang akan menempatkan petugas, kami sangat mendukung serta mendorong agar segera, supaya keberadaan TKA ilegal bisa segera ditekan,” tandasnya. (isl)

Comments

comments