Upah Guru Honorer Jauh dari Standar Hidup Layak

0
191

CIANJUR, patas.id – Puluhan guru honorer di Cianjur melakukan audiensi dengan Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Cianjur. Mereka menuntut agar Pemkab Cianjur memperhatikan kehidupan mereka yang serba terbatas sebab upah yang tidak layak.

Audiensi yang dilakukan di ruang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu (7 Desember 2016) siang itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Cianjur.

Koordinator Gerakan Honor Kategori 2 Indonesia Bersatu Kabupaten Cianjur, Magfur‎, mengatakan, audiensi tersebut merupakan salah satu upaya para guru honorer yang mengabdi di dunia pendidikan sejak belasan bahkan puluhan tahun namun tetap tak sejahtera. Dana BOS yang dialokasikan untuk gaji tidak setiap bulan lancar, terkadang ditunda dengan berbagai alasan.

“Kami hanya hidup dari dana BOS, dengan per bulan mendapatkan upah sebesar Rp 350 ribu. Jauh dari kata layak. Kami seperti ular, makan sebulan dan puasa tiga bulan ke depan.”

Magfur menuturkan, para guru honorer juga berperan penting dalam meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di bidang pendidikan. Apalagi, menurutnya, saat ini jumlah guru dan sekolah di Cianjur masih tidak sebanding.

“Cianjur terdiri dari 1.224 SD negeri, 150 SMP negeri, dan 15 SMA negeri. Jumlah sekolah Cianjur ada 1.422 baik swasta atau negeri, dengan guru PNS sekitar 7.317. Mengacu terhadap standar minimal pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013‎, standarnya jelas minimal di lembaga pendidikan. Di setiap sekolah harus ada 6 guru kelas, 1 kepala dan 2 guru mata pelajaran, yakni pendidikan agama dan jasmani. Tapi fakta di lapangan, ada yang hanya 1 guru PNS di satu sekolah, selebihnya honorer. Artinya keberadaan kami sangat membantu penyelenggaraan pendidikan.”

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya mendorong pemkab untuk membuat regulasi khusus, sehingga ada dasar pemberian bantuan bagi para guru.

“Kami tak menuntut banyak, berapapun. Yang penting ada perhatian bagi kami. Buatkan aturannya, kami juga tak mau menjerumuskan pimpinan sendiri. Apalagi belum lama ini Bupati menyatakan akan menyejahterakan guru,” tuturnya. (isl)

Comments

comments