UMK 2017 Ditetapkan, Buruh Ancam Demo Besar-besaran

0
210

CIANJUR, patas.id – ‎Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan ditanggapi keras oleh serikat buruh.

‎Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTSK-SPSI) Kabupaten Cianjur, Hendra Malik, menyatakan bahwa penetapan UMK seharusnya berdasarkan survey standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai penyeimbang keputusan bukan dari rumus pertumbuhan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Jika survei KHL jadi salah satu acuan, lanjut dia, maka dapat ditentukan UMK sesuai dengan kebutuhan buruh. Serikat pekerja menuntut agar UMK 2017 Kabupaten Cianjur naik berkisar 20 persen dari angka UMK sebelumnya.

“Kalau mereka (Dinsos) tetap mengikuti aturan itu, maka kami juga akan tetap menuntut 20 persen.”

Menurutnya, KHL di Cianjur kini berkisar diangka Rp 2.116.000 untuk tahun 2016. Apalagi menjelang 2017, dimana kebutuhan hidup di Cianjur semakin meningkat. Namun jika dengan menerapkan PP 78 maka upah buruh hanya sekitar Rp 1,9 juta.

“Harga kontrakan saja sudah Rp 500.000 per bulannya. Belum kebutuhan hidup yang lainnya, belum biaya transportasinya,” keluhnya. Hendra mengancam akan melakukan aksi dengan ribuan masa jika Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak mengikuti keinginan buruh untuk mengabaikan PP nomor 78.

“Rencananya 15 November kami juga akan berdemo bersama SPSI di Jabar untuk menuntut pemprov (Jabar) mengabaikan PP 78.”

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Cianjur, Sumitra, menjabarkan bahwa kenaikan upah hanya senilai 8,25 persen sudah sesuai keputusan pada rapat bersama di Pemprov Jabar, pekan lalu.

“Jadi angkanya sudah segitu, sudah tak ada celah. Kalau misalnya buruh tetap mendorong sesuai KHL, maka KHL mana yang jadi dasar? Sementara kajian KHL itu dilakukan selama lima tahun sekali,” tandasnya. (isl)

Comments

comments