Upah Minimum Provinsi Ditetapkan 1,4 Juta Per Bulan

0
163

BANDUNG, patas.id – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2017 sebesar Rp 1.420.624,29. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/Kep.1070-Bangsos/2016 tertanggal 1 November 2016.

Menurut Aher, sapaan Ahmad Heryawan, ada empat pertimbangan terkait keputusan tersebut, yakni surat edaran Menteri Dalam Negeri, surat Menteri Ketenagakerjaan, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dan rekomendasi Dewan Pengupahan. Dalam surat keputusan disebutkan bahwa UMK di Jawa Barat harus lebih besar.

“Pertama, menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2017 sebesar Rp1.420.624,29. Kedua, dengan ditetapkannya UMP Jawa Barat, upah minimum kabupaten kota (UMK) 2017 di Jawa Barat harus lebih besar. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017.”

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Ferry Sofwan, mengatakan bahwa penetapan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan proporsional karena disesuaikan dengan inflasi pada September 2015 sampai September 2016 sebesar 3,07 persen ditambah dengan angka laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto sekitar 5,18 persen. Totalnya adalah kenaikan sebesar 8,25%.

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.312.355,- Dengan pertimbangan kenaikan sebesar 8,25% tadi, dihasilkan UMP 2017 sebesar Rp 1.420.624,29,- atau naik sebesar Rp. 108.269,- dari tahun lalu.

Setelah UMP Jawa Barat ditetapkan, Ferry meminta agar Pemerintah Daerah segera mengirimkan rekomendasi Upah Minimun Kota/Kabupaten UMK kepada Gubernur Jawa Barat karena UMK 2017 akan ditetapkan pada 21 November 2016. Ferry juga mengingatkan agar besaran UMK daerah harus lebih besar dari UMP yang ditetapkan oleh Gubernur. Sebab UMP itu merupakan acuan minimal dalam penetapan UMK.

“Kita berharap kabupaten kota segera mengirimkan agar bisa ditetapkan tepat waktu, jangan sampai mepet ke akhir penetapan UMK. Kita juga mendorong UMP ini adalah upah yang terendah dibanding upah minimum kabupaten kota, ini jaring pengaman sosialnya,” tegasnya. (cho)

Comments

comments