IDI Cianjur Tolak Program Dokter Layanan Primer

0
251

CIANJUR, patas.id – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cianjur melakukan aksi penolakan terhadap program studi Dokter Layanan Primer (DLP), Senin (24 Oktober 2016). Pasalnya program tersebut dipandang memperpanjang waktu pendidikan untuk dokter. Selain itu, butuh waktu puluhan tahun agar dokter di Indonesia seluruhnya lulus dalam program tersebut.

Untuk diketahui, Prodi DLP tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan segera membuka program studi Dokter Layanan Primer (DLP) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Ketua IDI Kabupaten Cianjur, Trini Handayani, mengatakan, untuk menjadi seorang dokter, seseorang harus menempuh pendidikan sampai empat tahun, ditambah praktek lapangan selama dua tahun, baik di rumah sakit ataupun puskesmas. Jika ditambah DLP maka pendidikan yang ditempuh hanya untuk mengejar S1 kedokteran harus selama sembilan tahun.

“DLP ini ada yang 2,5 tahun dan juga yang 3 tahun. Kalau di program studi lain itu sudah cukup untuk mengejar gelar S3. Program yang terkesan politis ini juga dirasa meragukan status atau legalitas kami sebagai dokter,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Trini, program tersebut berdasar penilaian bahwa dokter di Indonesia belum melakukan tugasnya dengan baik. Padahal menurutnya ada beberapa faktor yang menentukan kualitas pelayanan kesehatan, mulai dari alat kesehatan, obat, dan lainnya. “Sebenarnya untuk menunjang itu semua faktor harus dipenuhi. Tapi yang selalu dikambinghitamkan dokter, padahal alkes dan obat juga menjadi faktor dominan,” katanya.

Di samping itu, jika sejumlah dokter di Cianjur ditarik untuk mengikuti prodi tersebut maka pelayanan kesehatan khususnya puskesmas akan terbengkalai. Pasalnya berdasarkan data dari IDI, di Cianjur hanya terdapat sekitar 200 dokter. Padahal idealnya dengan jumlah penduduk 2,6 juta orang, dokter yang ada sebanyak 800 dokter dengan hitungan per dokter menangani 2.500 penduduk.

“Sekarang di puskesmas khususnya di Cianjur selatan itu baru ada satu dokter per puskesmas, jika ditarik untuk DLP, siapa yang mau melayani di sana? Bukannya meningkatkan pelayanan malah akan memperburuk pelayanan.”

Oleh karena itu, Trini mendorong pemerintah agar meninjau kembali aturan tersebut. “Bukannya kami menentang aturan apalagi Undang-undang, tapi harus diperhatikan kondisi di lapangan. Kalau dihitung pun dengan jumlah dokter dan kuota prodi per tahun maka butuh sekitar 60 tahun untuk menyelesaikan program tersebut,” tandasnya. (isl)

Comments

comments