DPRD Cianjur Anggap Tunjangan Layak Naik

0
194

CIANJUR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Andri Suryadinata, mengaku luasnya wilayah Kabupaten Cianjur menjadi pertimbangan dirinya menyetujui dinaikannya tunjangan anggota DPRD Kabupaten. Pasalnya, luas wilayah kabupaten dan kotamadya berbeda jauh.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur mengenai tambahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten. PP ini diumumkan Jokowi di hadapan ratusan anggota DPRD saat membuka Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, Selasa (30 September) lalu.

Andri menyatakan, wilayah Cianjur yang sangat luas, tidak bisa disamakan dengan daerah yang statusnya kota. “Contohnya luas wilayah Cianjur tidak sama dengan dengan Kota Sukabumi. Jarak yang harus ditempuh setiap anggota Dewan untuk bertemu konstituen sangat berbeda jauh dari daerah yang statusnya kota,” terang Andi belum lama ini.

Andri menyebutkan, berdasarkan hasil dari Rakernas Adkasi yang dihadiri 446 DPRD Kabupaten seluruh Indonesia tersebut, pihaknya mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang akan menaikan tunjangan.

“Kenaikan tunjangan anggota DPRD itu tidak dibebankan ke APBN, tapi APBD setiap daerah. Selama anggaran daerah bisa mencukupi, kenapa enggak bisa naik?”

Menurut Andri, APBD Cianjur 2016 sebesar 3 triliun rupiah lebih, cukup untuk menaikan tunjangan Dewan. Bahkan, lanjutnya, kalau masuk indeks perhitungan, Dewan Cianjur masuk ke kelas tertinggi. “Alasan kenaikan tunjangan juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Harga-harga kebutuhan pokok 13 tahun yang lalu, sangat berbeda dengan saat ini.”

Andri menambahkan, kenaikan tunjangan anggota Dewan juga sejalan dengan keinginan Bupati Cianjur yang akan menaikkan tunjangan PNS. “Satu sisi, PNS rencananya akan diberikan tunjangan, minimal Dewan juga dapat,” pungkasnya. (tri)

Comments

comments