Garis Cianjur Meminta Aliran Ahmadiyah Segera Ditindak

0
237

CIANJUR – Puluhan anggota Ormas Gerakan Reformasi Islam (Garis) Cianjur mendesak Kejaksaan Negeri, Polres, Kementrian Agama (Kemenag), serta Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk segera menindak keberadaan aliran Ahmadiyah yang diduga sesat. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak sarana ibadah bagi aliran tersebut untuk ditutup.

Aksi tersebut dilakukan di depan Kantor Kejari Cianjur, Selasa (6 September) sejak pukul 10.00 WIB. Anggota Sabhara Polres Cianjur pun terlihat bersiaga di depan pintu untuk menghalau massa agar tidak masuk ke bangunan utama Kantor Kejari. Tak selesai hanya dengan berorasi, massa meminta untuk beraudiensi untuk menuntaskan tuntutan tersebut.

Ketua Umum Ormas Garis, Chep Hernwan, mengatakan, pihaknya mendorong Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) untuk merumuskan rencana kerja jangka pendek dan menengah dalam mengatasi penyebaran aliran yang diduga sesat tersebut.

“Kajari dalam Bakorpakem tersebut merupakan lokomotifnya, sehingga kami melakukan aksi kesini supaya penindakan aliran tersebut bisa segera dilakukan,” kata dia kepada wartawan usai aksi.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur pun harus turut serta untuk mengatasi penyebaran Ahmadiyah di Cianjur, apalagi Cianjur terkenal sebagai Kota Santri. Aliran sesat tersebut dinilai akan mengganggu umat Islam di Cianjur. Pemerintah pusat, lanjut dia, juga harus menegaskan dan segera mengeluarkan keputusan presiden tentang aliran tersebut.

“Sebelumnya Keppres sudah direncanakan tapi sampai sekarng tindak lanjutnya belum ada. Kami juga mendorong agar keputusan tersebut segera dibuat, pemerindah daerah pun mesti turut andil dalam percepatan pengeluaran keputusan tersebut.”

Kasi Intel Kejari Cianjur M. Taufik mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembinaan terhadap penganut aliran Ahmadiyah, namun tidak dilakukan secara ramai dan terbuka. “Pasti kami bina melalui MUI dan Kemenag, tapi hanya secara halus,” kata dia.

Terkait tuntutan lainnya seperti penyebaran aliran sesat dan penutupan tempat ibadah, pihaknya harus menunggu aturan dari pemerintah pusat, sebab harus dilakukan dan diimplementasikan se-Indonesia.

“Kami menunggu instruktruksi dari pimpinan, mungkin bisa didorong oleh seluruh pihak agar bisa segera keluar payung hukumnya,” tutupnya. (isl)

Comments

comments