Rencana Subsidi Pemasangan Jaringan PDAM Ditunda

0
207

CIANJUR – Rencana PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur untuk menambah pelanggan hingga angka 71 ribu dengan subsidi pemasangan baru di 7 cabang di 7 kecamatan akan terhambat. Pasalnya, Raperda tentang Penyertaan Modal untuk PDAM Tirta Mukti ditunda karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

Raperda tentang Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum yang menurut informasi akan mendapat anggaran 55 miliar rupiah adalah satu-satunya usulan eksekutif yang ditunda dalam rapat paripurna penetapan Rapeda di pembahasan triwulan ketiga. Hal itu dikarenakan dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 diatur bahwa pemerintah dapat melakukan investasi atau penyertaan modal jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah surplus. Belum adanya kajian anggaran tahun depan membuat Pansus menunda penetapan Raperda tersebut.

Direktur Utama PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, Budi Karyawan, mengatakan, anggaran penyertaan modal tersebut ditujukan dalam subsidi pemasangan jaringan baru untuk pelanggan di Kecamatan Pagelaran, Sukanagara, Kadupandak, Cijati, Sindangbarang, Cidaun, Haurwangi, dan Bojongpicung yang pada Juli lalu dijadikan cabang pelayanan baru.

“Untuk Pagelaran disatukan dengan Sukanagara, Kadupandak, dan Cijati menginduk ke cabang Tanggeung, Sindangbarang dengan Cidaun, dan Haurwangi dengan Bojongpicung. Peresmiannya dilakukan terpusat di Cidaun,” paparnya, Minggu (4 September).

Menurut Budi, tujuh jaringan dan cabang baru tersebut bisa menambah pelanggan hingga mencapai 71 ribu pelanggan di tahun 2017 mendatang. Bahkan untuk menarik lebih banyak pelanggan, PDAM akan menurunkan biaya pemasangan yang semula 1,1 juta rupiah menjadi hanya 200 ribu rupiah.

“Tapi dengan tidak adanya penyertaan modal otomatis rencana tersebut batal, pelanggan harus membayar sesuai ketentuan, yakni RP 1,1 juta.”

Penurunan realisasi pelanggan, lanjut Budi, bisa mencapai 21 ribu pelanggan, atau dari 71 ribu hanya akan tercapai paling tidak 50 ribu pelanggan. “Jika satu pelanggan minimalnya ada lima anggota keluarga, berarti warga Cianjur yang tidak mendapatkan air bersih sebanyak 100 ribu orang,” kata dia.

Budi berharap Raperda tersebut bisa disahkan dan DPKAD bisa secepatnya melakukan kajian anggaran tahun depan. “Ini kan untuk pelayanan umum, kami harap segera ditetapkan dalam pembahasan selanjutnya,” pungkasnya. (isl)

Comments

comments