Pansus I DPRD Garut: UPTD Pendidikan Harus Dibubarkan

0
161

Pembahasan perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupeten (Pemkab) Garut masih dalam perdebatan yang cukup alot antara eksekutif dan legislatif. Salah satunya penghapusan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan.

Pihak eksekutif memandang keberadaan UPTD Pendidikan masih dibutuhkan, sementara legislatif (Pansus I) tetap ngotot penghapusan sudah tidak bisa ditawar lagi.

Hal itu menurut Sekretaris Pansus I DPRD Garut, Dadang Sudrajat, mengacu pada PP18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dimana setiap Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk melakukan perampingan SKPD untuk efisiensi anggaran.

“Dalam Pasal 41 dan 42 PP No18 tahun 2016 dijelaskan, UPTD Pendidikan adalah Satuan Pendidikan bukan seperti yang ada saat ini,” sebut Dadang di ruang Komisi A DPRD, Jalan patriot Garut, Selasa (23/8/2016). Menurut politisi Partai Demokrat ini, Pansus I tetap dalam keputusannya akan membubarkan UPTD Pendidikan. Alasannya, keberadaan UPTD Pendidikan sedikitpun tidak ada kontribusi, tetapi hanya menjadi beban anggaran saja.

Senada disampaikan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Iyus Rustaman. Dia mengaku, keberadaan UPTD Pendidikan kurang optimal dan hanya pemborosan anggaran. “UPTD Pendidikan harus dibubarkan serta perampingan SKPD maksimal menjadi 25 yang mencakup dinas dan badan,” ujar Iyus.

Sementara politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Agus Aceng (AA) menegaskan, perampingan SKPD dan penghapusan UPTD Pendidikan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menghemat biaya belanja pegawai.

Berdasarkan informasi yang dia terima, saat ini beredar isu para Kepala UPTD Pendidkan menyetor anggaran sebesar Rp5 juta kepada pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) agar keberadaannya tetap dipertahankan.

“Berdasarkan informasi yang saya terima, katanya para Kepala UPTD Pendidikan telah memberikan uang Rp 5 juta kepada pejabat Disdik,” pungkas Agus Aceng.

 

Sumber: Fokus Jabar

Comments

comments